Liputan6.com, Jakarta - Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menyambut baik pertemuan dengan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang akan melaksanakan aksi 11 Februari atau yang dikenal dengan aksi 112. Beberapa kesepakatan dan solusi juga tercipta dari pertemuan itu.
Wiranto menjelaskan pertemuan itu membuahkan satu pemahaman antara pemerintah dengan para pimpinan ormas yang akan menggelar aksi. Dia mempersilakan aksi 112 dengan syarat tidak mengganggu kegiatan masyarakat.
Advertisement
"Jangan sampai kegiatan-kegiatan dari kelompok, ormas, manapun, mengganggu kegiatan masyarakat, tidak mengusik ketenteraman dan ketenangan masyarakat dalam rangka melakukan suatu pemilihan kepala daerah," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2/2017).
Wiranto menganggap komitmen itu yang paling diutamakan saat melaksanakan aksi 112. Masyarakat yang akan ikut dalam aksi juga harus memahami kesepakatan ini.
Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini juga akan memantau jalannya aksi 112 besok. Sebagai penanggung jawab, Wiranto akan segera merespon bila ada hal yang melanggar kesepakatan dan aturan hukum.
"Setiap informasi yang saya terima, yang kira-kira kecenderungannya akan mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenangan masyarkaat, pasti saya, sebagai penanggung jawab bidang polhukam, pasti akan memberikan suatu respon," tutup Wiranto.
