Liputan6.com, Jayapura - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan pihaknya telah mengirim sejumlah pejabat utama sebagai perwira pengamat wilayah (Pamwil) ke 10 kabupaten dan satu kota di Papua. Mereka bertugas memantau dan memastikan pelaksanaan pilkada pada 15 Februari 2017 berjalan aman dan lancar.
"Selain dengan mengirim sejumlah BKO personel ke daerah-daerah yang gelar pilkada, kami juga mendukung dengan pejabat utama sebagai perwira pengamat wilayah yang akan membantu dan menghubungkan dengan para kapolres jajaran di 10 kabupaten dan satu kota," kata Paulus di Kota Jayapura, Papua, seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/2/2017).
Advertisement
Menurut dia, dari 4.872 personel aparat kepolisian yang disiapkan, sebanyak 1900-an berasal dari BKO TNI, BKO Polda, Brimob Papua dan Mabes Polri.
"Anggota dari Polda itu sebanyak 404 yang diikutkan gabung, juga ada dari satuan kerja Polda yang dua hari lalu sudah ambil apel dan kami siapkan mereka selama dua hari di SPN untuk diberikan analisa daerah operasi terkait kehadirian mereka di beberapa kabupaten itu," ujar dia.
Dengan memberikan penjelasan terkait analisa daerah operasi, kata Paulus, diharapkan jajaran yang diutus ke lapangan untuk membantu pengamanan selama pilkada tahu situasi daerah penugasan.
"Jadi, istilahnya ini tugas bersama yang mau kita pacu baik dari Polda dan Mabes Polri, yang otomatis harapanya menambah daya dan semangat anggota dan perwira di lapangan. Sekaligus bisa menangani semua hal yang terjadi di kabupaten, distrik, hinggga TPS," tandas Paulus.
Paulus mengatakan penghitungan suara tidak lagi dilakukan di PPS tetapi langsung dilakukan ditingkat PPD atau distrik.
"Memang yang menjadi pemikiran adalah mekanisme yang dilakukan oleh penyelenggara setelah pemilihan di TPS, mereka hitung hasilnya tidak direkap di PPS tapi akan direkap di tingkat PPD atau distrik, nah ini yang menjadi soal, artinya kita akan kawal dan dampingi," ujar dia.
"Tapi kalau kurang di situ kami akan meminta bantuan pengawalan dari TNI, ini situasional kami akan lihat apakah perlu kekuatan besar atau bagaimana, itu tergantung dari situasi, keadaan alam, geografis dan kondisi daerah. Kalau di Kota Jayapura tidak masalah transportasinya lancar bisa dikawal rame-rame, bisa dikawal masyarakat, tokoh, saksi-saksi dan sebagainya," tandas Paulus.
Untuk itu, mantan Kapolda Papua Barat itu mengatakan ia terus berkomunikasi secara intens dengan para kapolres yang wilayah hukumnnya menggelar pilkada agar terus memantau situasi terkini di lapangan.
"Tapi kalau di wilayah pedalaman pegunungan dataran-dataran tinggi dan laut itu menjadi soal, itu yang sedang kami terus intens guna meminta para kapolres untuk melakukan cek dan penempatan personel secara benar dan jangan asal sehingga ini sungguh bisa terkawal dan diamankan dengan baik," kata Paulus.
