Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Arab Saudi merealisasikan komitmen dan rencana investasi di Indonesia dalam rangka peningkatan kerja sama bidang ekonomi kedua negara.
"Tadi dimintakan bantuan dari Ketua Majelis Syuro Arab Saudi untuk direalisasikannya berbagai rencana dan komitmen investasi dari pihak Arab Saudi di Indonesia," ujar Wamenlu AM Fachir, di kompleks istana kepresidenan, seperti dikutip dari laman Antara, Kamis (16/2/2017).
AM Fachir menyampaikan hal itu setelah mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Ketua Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi Abdullah Muhammed Al-Alsheikh beserta rombongan di Istana Merdeka.
Dia menuturkan, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan ada penurunan volume perdagangan kedua negara.
"Terdapat catatan adanya penurunan volume perdagangan yang signifikan dari 2014 ke 2015 sebesar 36 persen," tutur Fachir.
Baca Juga
Advertisement
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan, Indonesia sedang mempersiapkan segala sesuatu terkait rencana kunjungan Raja Arab Saudi pada awal Maret 2017.
"Kemudian ditanggapi oleh Ketua Majelis Syuro bahwa sebenarnya beliau itu pun ada bagian dari kunjungan Arab Saudi," ujar dia.
Jokowi juga menyampaikan kalau kunjungan itu didorong untuk dapat meningkatkan kerja sama pemerintah kedua negara dalam berbagai bidang.
Selain bidang ekonomi dan perdagangan, Jokowi menyampaikan isu menyangkut perlindungan warga negara Indonesia yang berada di sana baik yang melaksanakan haji dan umrah, maupun bermukim di Saudi Arabia.
"Beliau secara khusus mendorong agar kedua parlemen bekerja sama memerangi terorisme dan menyebarkan Islam yang toleran yang damai yang rahmatan lil alamin," ujar dia.
Menanggapi penurunan perdagangan, Fachir menuturkan, Ketua Majelis Syuro Arab Saudi mengatakan, penurunan volume perdagangan itu tidak hanya dengan Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia terutama karena faktor menurunnya harga minyak.
"Selanjutnya mengenai hal-hal lain, beliau tentu akan berkomunikasi dengan kementerian terkait di Kerajaan Arab Saudi," ujar Fachir.
