Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengincar Rp 570 triliun untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Pemerintah punya rencana pendanaan proyek infrastruktur dengan skema PINA, dari rencana pembiayaan tersebut ditargetkan dapat menjaring Rp 570 triliun. Terdiri dari Rp 300 triiun untuk proyek jalan tol, Rp 200 triiun untuk pembangunan kilang, dan Rp 70 triliun untuk pelabuhan.
"Pipeline PINA Rp 570 triliun," kata Bambang, di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Bambang menuturkan, proyek infrastruktur yang akan didanai PINA tersebut, bermanfaat untuk rakyat, karena Pemerintah saat ini fokus pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur.
Baca Juga
Advertisement
"Kita fokus pembangunan SDM dan infrastrukturnya, pembangunan manusia penting karena aktornya. Manusia tidak bisa bergerak karena tidak ada infrastrukturnya, papar Bambang.
Bambang mengungkapkan, dalam dua tahun ini Pemerintah mebiayai pembangunan infrastruktur melalui APBN dengan menggunakan skema Penyertaan Modal Negara (PMN), tetapi hal tersebut tidak bisa diandalkan kerena keterbatasan keuangan negara.
Sedangkan dengan PINA bisa menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, karena dananya bisa berasal dari tabungan pensiun dan asuransi, yang sifatnya jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang pengembaliannya dalam jangka panjang.
"Dua tahun Pemerintahan ini fokus pada PMN, tentunya akan menyulitkan anggaran, karena anggaran terbatas karena akan menambah utang. Kita cari injeksi modal pendanaan jangka panjang kita tahu dana pensiun, asuransi jiwa sumber jangka panjang," tutur Bambang.
