Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Waai di Maluku Tengah. Proyek pembangkit ini sempat mangkrak pembangunannya.
Direktur Bisnis PLN Regional Maluku Papua Haryanto WS mengatakan, setelah mendapat rekomendasi dari Kejaksaan Agung, PLN memutuskan melanjutkan pembangunan PLTU dengan kapasitas 2X15 Mega Watt (MW) tersebut.
"Kita lanjutkan, kita dapat rekomendasi dari Kejaksaan Agung," kata Haryanto, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (17/2/2017).
Menurut Haryanto, meski pembangunan dilanjutkan PLN, tetapi pembiayaan dari proyek ini ditanggung oleh Kontraktor yang sebelumnya menggarap pembangkit tersebut. Hal tersebut sudah disepakati antara PLN dengan kontraktor sebelumnya.
"PLN yang bangun biaya dibebankan ke kontraktor. Itu secara kontrak sudah setuju dia merasa tidak mampu. Itu sudah kontrak," ungkapnya.
Haryanto mengungkapkan, PLTU tersebut saat ini mulai dikerjakan, rencananya akan selesai dua tahun mendatang. "Kemudian kita selesaikan 2x15, rencanya 2019 sudah selesai," tutup Haryanto.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya saat kunjungan kerja ke Maluku, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat singgah di PLTU Waai. Kedatangan Jokowi karena daerah tersebut sering terjadi pemadaman listrik.
Jokowi sempat berdiskusi dengan ketua dan anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon. Para anggota dewan ini menyampaikan keluhan masyarakat, tentang kurangnya pasokan listrik.
"Tadi malam saya diskusi dengan ketua dan anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon, saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang. Tadi pagi kita juga merasakan mati beberapa jam," kata Jokowi.
Dalam perbincangan itu pula terungkap, pernah ada rencana pembangunan pembangkit listrik di Maluku. Hanya saja, pembangunan itu tidak berlanjut.
"Oleh karena itu saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Tapi mengenai proses hukumnya saya belum tahu, akan saya cek dulu," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, potensi geothermal atau panas bumi sangat besar, terutama di wilayah Tulehu, Maluku Tengah. Potensi inilah yang harus dimaksimalkan.
Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, PLTU tersebut seharusnya menjadi pembangkit listrik independen. PLN kemudian membeli listrik yang dihasilkan, hanya saja proyek tidak dikerjakan. "Tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai 2014," kata dia.
Karena itu, Jonan akan berdiskusi dengan PLN sebelum memutuskan melanjutkan pembangunan. Tentu, pembangunan ini tergantung kesanggupan PLN.
"Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu, setiap pulau harus punya pembangkit (listrik) independen sendiri-sendiri," Jonan menandaskan. (Pew/Gdn)
