Liputan6.com, Jakarta - Empat fraksi di DPRD DKI yakni fraksi Partai Gerindra, PKS, PKB, dan PPP memboikot rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga ada keputusan resmi dari Kemendagri atas aktifnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan yang dilakukan DPRD DKI bersifat politis. Apalagi, empat fraksi yang memboikot adalah partai yang menjadi lawan Ahok - Djarot di pilkada.
Advertisement
"Jadi saya minta marilah kita dewasa dalam berdemokrasi. Jangan hanya Jakarta terus, kok serangannya hanya ke Pak Basuki terus sih," ujar Djarot di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (18/2/2017).
Empat fraksi DPRD DKI yang memboikot itu mempertanyakan status Ahok yang tetap aktif menjadi gubernur meski telah menjadi terdakwa. Djarot menilai sikap boikot DPRD DKI bisa merugikan masyarakat.
Apalagi, kata Djarot, bila rapat terus ditunda maka rancangan peraturan daerah (raperda) molor.
"Tolonglah jangan semua aspek dipolitisasi hanya untuk satu tujuan yaitu memenangkan pilkada, kita dahulukan kepentingan rakyat. Siapa pun yang terpilih nanti ya monggo. Tapi yang seperti ini adalah kebiasaan kurang baik," tandas Djarot.
