Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 54 tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pilkada Serentak 2017 bermasalah. Dari semuanya, 27 di antaranya melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Sementara 27 lainnya akan melakukan pemilihan susulan karena berbagai hal.
Meski begitu, sorotan publik dan media massa masih terfokus di Pilkada Jakarta yang hanya dua TPS melakukan PSU. Hadar Nafis Gumay, Komisioner KPU RI, menyebut PSU di daerah-daerah lebih memiliki kerawanan kecurangan. Berbeda dengan kasus TPS 001 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat yang jelas-jelas pelanggaran kolektif.
Advertisement
PSU itu, kata Hadar tersebar di 10 kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten dan kota itu ialah Buleleng, Buton, Kampar, Puncak Jaya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, Halmahera Tengah, Buwol, dan Sangihe.
Sementara itu untuk 27 TPS yang akan melakukan pemungutan suara susulan, Hadar belum merincinya. "Ada tiga kabupaten lagi yang menyusul," kata Hadar saat meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 001 Utan Panjang, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2017).
Untuk PSU yang rawan kecurangan serius, ia mencontohkan kejadian di Tangerang. Petugas bahkan membuka kotak suara saat perjalanan untuk sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan.
"Contohnya di Tangerang, ada petugas penyelenggara yang membuka segel kotak suara sebelum rapat (rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara)," jelas Hadar.
Ada pula di ujung Indonesia. Entah kekurangan pemahaman, atau tak taat aturan. Di Papua, Hadar mendapati laporan, kotak suara diganti dengan wadah lainnya.
"Kotak suara diganti dengan noken yang digantung. Surat suaranya dimasukan ke situ," kata Hadar.
Selain itu, kata Hadar, pelanggaran serius lainnya dilakukan oleh KPPS. Surat suara yang kosong, dicoblos oleh KPPS-nya untuk suara pasangan calon tertentu. Sayangnya, Hadar mengaku belum dapat laporan rinci di TPS mana kejadian tersebut.
"Saya masih harus mengecek datanya lagi," ucap Hadar.
