Liputan6.com, Jakarta - Pemuda Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mendorong dibuatnya fatwa haram buzzer politik atau seseorang yang melakukan kampanye terselubung kepentingan politik.
Fatwa ini dibuat atas keresahan karena banyaknya berita bohong atau hoax di media sosial yang menimbulkan kegaduhan politik nasional.
Advertisement
Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, rencana ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi saat pertemuan di Istana Kepresidenan. Jokowi juga menyambut baik rencana Muhammadiyah membuat fatwa.
"Pak Jokowi bersepakat, 'Wah itu bagus sekali' beliau sampaikan. Beliau juga berterima kasih kepada Pemuda Muhammadiyah bila kemudian fatwa itu dibuat oleh Muhammadiyah," kata Dahnil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Meski begitu, Dahnil tidak puas. Dia meminta pemerintah juga menyiapkan mekanisme dan kebijakan khusus untuk memberantas buzzer politik yang banyak membuat kegaduhan di negeri ini. Dengan begitu, ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan ormas Islam.
"Jadi Pak Jokowi juga harus punya instrumen kebijakan untuk melawan buzzer-buzzer politik ini. Dan Pak Jokowi bersepakat beliau akan membuat instrumen kebijakan untuk melawan para buzzer politik ini," Dahnil memungkasi.
