Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha meminta pemerintah mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan dengan PT Freeport Indonesia. Namun demikian, pemerintah dinilai tidak perlu takut dan tetap menerapkan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tidak salah jika tetap meminta Freeport untuk merubah skema kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Memang di situ dipaksakan harus ada IUPK, itu amanah UU. Pemerintah tidak salah," ujar dia di Menara Bidakara, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Selain itu, lanjut Bahlil, selama ini Freeport juga tidak tunduk ada ketentuan dalam hal kewajiban membangun pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter). Hal ini harusnya juga menjadi perhatian bagi Freeport.
Baca Juga
Advertisement
"Pemerintah tidak salah. Pemerintah menjalankan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba di mana wajib membangun smelter. Memang freeport sendiri belum membuat smelter dari awal, ini sudah wanprestasi," jelas dia.
Terkait dengan pajak, Freeport Indonesia juga seharusnya mau pengikuti aturan pajak yang baru dengan skema prevailing. Sebab, hasil kekayaan alam Indonesia yang dikeruk oleh Freeport nilainya terus meningkat namun negara tidak mendapatkan apa-apa dari kekayaan alam tersebut.
"Kalau KK, yang dipakai skema pajak lama. Ya negara dirugikan dong. Masa harga emas naik terus, kita dikenakan pajak bahela, yang benar saja," ungkap dia.
Meski demikian, Bahlil meminta pemerintah mencari solusi terbaik dari persoalan ini. Pemerintah harus mendapatkan untung namun tanpa merugikan Freeport sebagai investor.
"Menurut saya harus ada jalan tengah, antara pemerintah dengan Freeport Indonesia. Kita support pemerintah dalam konteks ini. Tetapi pemerintah juga harus buat jalan keluar yang bijak untuk Freeport tetap eksis selama itu saling menguntungkan. (Freeport) Jangan ambil untung banyak-banyak juga. Jangan perusahaannya gede, tapi kembali ke negara sedikit," tandas dia. (Dny/Gdn)
