Liputan6.com, Jakarta - Pemuda Muhammadiyah memastikan tidak ikut ambil bagian dalam Aksi 212 di Gedung DPR. Mereka menilai, aspirasi yang akan disampaikan pada aksi nanti sudah disampaikan langsung pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yang jelas Pemuda Muhammadiyah itu secara resmi tidak ikut aksi itu. Kami tidak bersama aksi itu. Kami memahami kawan-kawan yang melakukan aksi itu karena itu hak konstitusional mereka, tapi kami tidak," ujar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Massa aksi 212 akan mendatangai Gedung DPR Selasa pagi. Mereka menuntut DPR agar mendorong pemerintah menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok karena sudah berstatus terdakwa. Aspirasi yang sama ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden saat pertemuan Senin siang di Istana.
"Jadi silakan melakukan aksi selama itu damai, selama itu menjunjung tinggi adat. Tapi kalau kemudian arahnya sudah anarkis, memaksakan kehendak, tentu kami tidak bersepakat dan tentu tadi saya sebutkan Pemuda Muhammadiyah tidak ikutan dalam aksi itu," imbuh dia.
Setelah disampaikan, Pemuda Muhammadiyah tinggal menagih janji Jokowi. Memang saat ini Presiden belum memutuskan status Ahok karena masih menunggu landasan hukum formal.
Advertisement
Presiden saat ini menunggu fatwa Mahkamah Agung dalam menafsirkan UU Pemda. Selain itu, Jokowi juga menunggu hasil gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkaitan dengan status Ahok.
"Karena pak Jokowi tadi janji kalau PTUN bilang kalau Ahok harus diberhentikan, maka pak Jokowi juga akan ikut, harus diberhentikan, jadi kita tagih saja dan kita tunggu keputusan PTUN," pungkas Dahnil.
