Liputan6.com, Jakarta - PT Freeport Indonesia dinilai telah mengorbankan pekerjanya dengan rencana Pemutusan Hak Kerja (PHK) untuk efisiensi keuangan perusahaan karena tidak bisa mengekspor mineral olahan (konsentrat).
Pengamat Pertambangan Ahmad Redi mengatakan, keputusan PHK karyawan merupakan kesalahan perusahaan, akbat tidak patuh terhadap kebijakan Pemerintah.
"Ya tadi, gara-gara kesalahan dia, karyawan dikorbankan," kata Ahmad, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Redi menuturkan, rencana Freeport melakukan PHK pekerjanya merupakan strategi lama yang selalu dihembuskan ketika menghadapi masalah dengan Pemerintah Indonesia.
"Itu lagu lama. 2014 kami (Freeport) akan setop ekspor kemudian PDB papua akan turun, devisa Negra akan turun akhirnya pemerintah dikasih waktu 3 tahun," tutur Redi.
Baca Juga
Advertisement
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia akan melakukan PHK pegawainya pekan depan. Hal tersebut sebagai langkah efisiensi untuk mengurangi pengeluaran perusahaan karena tidak bisa mengekspor mineral olahan (konsentrat).
Chief Executive Officer dan President Freeport-McMoRan Inc, Richard C. Adkerson mengatakan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut melakukan efisiensi, agar kinerja keuangan perusahaan tetap normal. Hal itu lantaran perseroan tidak bisa melakukan ekspor dan memurnikan konsentratnya.
"Kami lakukan sedikit kegiatan tambang untuk melindungi operasi. Kami melakukan kegiatan menjaga lingungan di sekitar tambang dan menstok pembayaran pelaksanaan capital kita," kata Adkerson.
Adkerson mengungkapkan, langkah efisiensi berupa mengurangi keiatan operasi, tersebut akan berujung pada PHK pekerja kontrak, yang akan dilakukan pada pekan depan. PHK karyawan, tidak hanya dilakukan pada pekerja nasional, tetapi juga ekspatriat. Lantaran Freeport tidak ingin terkesan memihak pekerja asing.
"Pengurangan karyawan, kira-kira di bawah 10 persen dibawah ekspatriat kita yang bekerja. Jadi untuk menunjukan bahwa kita tidak ada perbedaan dengan karyawan nasional. Eksptriat kita bagian kecil dari karyawna nasional, 98 persen nasional, termasuk cukup besar dari Papua," papar Adkerson.
Menurut Adkerson, saat ini ada 32 ribu pekerja di Freeport Indonesia terdiri dari 12 ribu pekerja tetap dan sisanya adalah kontrak. Dia menegaskan, Hal ini terpaksa dilakukan dan buka aksi Freeport untuk menekan pemerintah.
"Saya sangat sedih menghadapi kenyataan, ini adalah bukan untuk bernegosiasi dengan Pemerintah tapi kita mengharuskan mengurangi biaya supaya dapat beroperasi secara finansial," ujar Adkerson.
