Liputan6.com, Jayapura - Kabupaten Dogiyai, menjadi kabupaten pertama yang menyelesaikan pleno penetapan penghitungan suara pada Pilkada Papua.
Pasangan calon urut nomor 1 Yakobus Dumupa-Oskar Makai memperoleh suara terbanyak, melawan 3 pasangan calon lainnya.
Advertisement
Pasangan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan PDIP itu mendapatkan 46.034 suara dari total DPT 129.907.
"Pilkada di Kabupaten Dogiyai hampir seluruhnya dilakukan dengan sistem ikat. Artinya setiap distrik atau kampung melakukan musyawarah untuk memberikan suaranya kepada kandidat," kata Ketua KPU Dogiyai, Moses Magai ketika dihubungi di Dogiyai, Rabu (22/2/2017).
Sementara itu, di Kota Jayapura, pleno penetapan dan penghitungan suara masih berlangsung hingga sore ini. Sebanyak 300 personel gabungan Brimob BKO Polda Bali dan Polresta Jayapura mengamankan lokasi penetapan penghitungan suara.
Sementara di Kota Jayapura, calon tunggal Benhur Tomi Mano-Rustan Saru mengklaim memperoleh 84 persen suara dari total DPT sebanyak 308 ribu lebih.
"Kami berharap penghitungan suara di Kota Jayapura dapat dilakukan dalam satu hari. Apalagi Kota Jayapura hanya 5 distrik. Kami yakin dapat selesai hari ini," kata Ketua KPU Papua Adam Arisoi, saat menghadiri pleno penetapan penghitungan suara di Jayapura.
Sampai hari ini, kata Adam, baru ada dua daerah yang melaksanakan pleno penetapan suara pilkada 15 Februari lalu, yakni Kota Jayapura dan Kabupaten Dogiyai. Sementara 9 kabupaten lainnya masih proses rekapitulasi di tingkat distrik.
Sementara pemungutan suara ulang (PSU) di 2 TPS di Kabupaten Jayapura dan 4 TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen sudah dilaksanakan kemarin, dan hanya tersisa 18 distrik PSU di Kabupaten Tolikara.
"Proses penghitungan suara berjalan aman. Ada yang di tingkat distrik dan ada yang perolehan suaranya dibawa ke tingkat kabupaten," jelas Adam.
Ketua KNPI Papua Martinus Werimon, mengapresiasi kerja penyelenggara pilkada di Papua serta pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan setempat.
Proses pilkada yang berjalan aman dan minim konflik di lapangan, membuktikan bahwa masyarakat di Papua makin pandai berdemokrasi dan berpolitik.
"Jika ditemui ada pelanggaran atau ketidaksepahaman dalam pilkada, sebaiknya diselesaikan lewat jalur hukum yang berlaku. Kami yakin, masyarakat di Papua makin maju dan masuk pada peradaban modern dengan cara yang santun dapat menyelesaikan persoalan pilkada dengan baik, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," tandas Adam.
