Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan melakukan terobosan untuk menjaga stabilitas harga domestik dan mendorong kinerja perdagangan internasional. Ini merupakan bentuk pelaksanaan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan ketika membuka rapat kerja pada 21 Februari lalu di Istana Kepresidenan. Jokowi ingin agar Kemendag membangun paradigma baru, menguatkan sinergi, dan memantapkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Capaian-capaian bertujuan agar Kemendag lebih fokus berdasar skala prioritas dan indikator kinerja yang terukur. Semua langkah ini dirumuskan lewat Rapat Kerja (raker).
Advertisement
Dalam raker ini, disepakati perlunya perubahan pola pikir seluruh insan Perdagangan agar lebih profesional dan lebih melayani. Pola pikir birokrat selama ini harus berubah menjadi lebih ramah terhadap bisnis (business friendly), dari agen pemerintahan menjadi agen bisnis, lebih berintegritas, dan percaya diri serta menjadi garda terdepan mengawal program ekonomi pemerintah.
“Sebagai pelaksanaan arahan Bapak Presiden, dalam bidang perdagangan dalam negeri, kami fokus pada pembangunan sistem informasi yang terhubung dari pusat ke daerah. Sementara dalam perdagangan internasional, usaha menembus pasar-pasar baru harus dibarengi dengan usaha menghasilkan perjanjian dagang internasional yang menguntungkan dan sejalan dengan kepentingan nasional kita,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ditulis Kamis (23/2/2017).
Dari segi reformasi birokrasi, Kemendag melakukan terobosan dengan melakukan penandatanganan kontrak kinerja dengan para pejabat di lingkungan Kemendag, lengkap dengan target yang terukur, indikator kinerja yang transparan, dan kerangka waktu yang jelas.
Stabilisasi harga bahan pokok masih jadi agenda utama perdagangan dalam negeri. Pengendalian harga yang akan tercermin pada tingkat inflasi, sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, daya beli rumah tangga, dan daya saing usaha. Sebaliknya, inflasi yang tinggi akan membuat struktur biaya yang tidak kompetitif, menaikkan suku bunga perbankan, dan mengurangi kepercayaan investor.
Untuk itu, Kemendag telah menyusun rencana aksi untuk memperkuat sinergi kebijakan perdagangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan langkah-langkah konkret.
Menurut Enggar , yang paling penting dalam pengendalian harga adalah membangun Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri (SIPD) yang terhubung dari pusat ke daerah. Sistem informasi tersebut akan menyediakan data mengenai pasokan dan permintaan dan harga 29 komoditas pangan secara real time dari pusat pengendali di Kemendag hingga sentra-sentra produksi dan konsumsi di tingkat desa.
Enggar melanjutkan, Kemendag mendorong terciptanya kemitraan perusahaan besar dan warung lokal, di mana perusahaan besar membantu branding warung lokal tradisional yang didukung pemerintah daerah dalam memastikan pasokan barang.
Enggar juga membahas mengenai target ekspor yang realistis, perlunya penyelesaian perjanjian perdagangan yang menguntungkan dengan negara-negara potensial, melakukan reposisi perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri agar dapat menjadi ujung tombak pemasaran produk Indonesia di dunia, dan mengurangi hambatan teknis perdagangan, dan memanfaatkan trade remedies bila perlu.
“Kita harus memastikan kepentingan nasional mendapat tempat semestinya dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, baik bilateral, regional, maupun multirateral. Kami tetapkan target dua tahun harus selesai untuk perjanjian-perjanjian penting,” ujar Enggar.
Untuk meningkatkan peran sebagai agen bisnis, dalam raker ini telah disusun 10 produk andalan, 10 pembeli potensial, dan 10 penjual potensial; menetapkan strategi pemasaran dengan perimbangan antara mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, business intelligence, pemahaman dan penanganan hambatan teknis perdagangan dan trade remedies secara cepat, serta menyusun rencana aksi promosi.
“Di sinilah menjadi relevan kebutuhan mengubah pola pikir dari agen pemerintah menjadi agen bisnis yang proaktif, inovatif dan berorientasi solusi,” kata Enggar.
Strategi pengembangan perdagangan internasional juga member perhatian pada partisipasi UKM. Kemendag akan melakukan penguatan UKM orientasi ekspor melalui diklat ekspor, program pendampingan (coaching program), pemanfaatan ekonomi digital, dan customer service center (CSC).
“Kami optimis dapat melaksanakan tiga mandat Bapak Presiden dalam bidang stabilitas harga dan pasokan barang pokok, menjaga kinerja neraca perdagangan, dan membangun pasar rakyat sebagai instrumen pemerataan aktivitas ekonomi. Catatan penting kami adalah memperkuat sistem informasi dan sinergi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Di sisi internal, kami juga terus berbenah agar kementerian kami makin profesional dan makin melayani,” tutup Enggar.
