Liputan6.com, Jakarta Pengusaha Pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU/nota kesapahaman) Corporate Social Responsibility (CSR) tentang Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepelautan Siap Kerja.
Nota kesepahaman ini merupakan wujud komitmen INSA dan BPSDM untuk meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kepelautan terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industri di bidang kemaritiman.
Penandatangan ini dilaksanakan pada Rabu (22/2/2017) di Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA, Jakarta Pusat. INSA diwakili Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto sedangkan dari BPSDM diwakili Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Arifin Soenardjo.
Baca Juga
Advertisement
Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman antara INSA dengan BPSDM merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kurang mampu yang berpotensi dan usia produktif untuk dididik agar memiliki keahlian khususnya di sektor industri maritim.
“Untuk itu BPSDM mengambil langkah untuk bekerjasama dengan INSA. Di mana, BPSDM berkewajiban untuk mendidik kader-kader pelaut yang memiliki keterampilan cukup untuk siap kerja sedangkan INSA diharapkan bisa menampung lahan kerja atau magang di atas kapal anggota INSA,” kata Budhi Halim di Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Ruang lingkup nota kesepahaman ini diantaranya memberdayakan usia produktif dari kalangan ekonomi menengah ke bawah melalui Program Diklat Kepelautan Siap Kerja.
Kemudian memberikan prioritas kepada siswa - siswi SMK untuk dapat mengikuti Program Diklat Kepelautan Siap Kerja ini, dan dalam pelaksanakan praktek berlayar atau magang bekerja dikapal, dapat ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran anggota INSA sesuai dengan kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku dimasing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA.
Budhi menjelaskan, INSA dan BPSDM juga akan membuat suatu program yang bertujuan untuk mengidentifikasi berapa banyak siswa-siswi program diklat yang diproduksi BPSDM setiap bulannya. Hal ini diperlukan agar siswa-siswi tersebut bisa secara bergantian magang untuk pengenalan dengan tugas kerja nantinya di atas kapal anggota INSA.
“Kapal anggota INSA cukup banyak sekitar 17 ribu kapal nasional di Indonesia untuk siap menampung 60 ribu orang peserta didik per tahunnya,” tutur dia.
Hal senada dikatakan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto. Keberadaan penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan pengusaha pelayaran nasional yang tergabung di INSA dapat memberikan sumbangsih yang lebih konkrit kepada pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
“Kita sambut positif karena lahan-lahan untuk berkarya tersedia, dan jumlah pelaut cukup banyak tersedia, namun yang diperlukan tentunya kader-kader pelaut yang berkualitas. Maka INSA menyarankan agar pelaut-pelaut terampil yang berkualitas, namun belum punya sertifikat seharusnya dapat diberikan sertifikat. Tentunya setelah melalui evaluasi sesuai prosedur yang dipersyaratkan," pungkas Carmelita.
