Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menilai startup perlu membentuk asosiasi sesuai dengan industri yang mereka geluti. Kehadiran asosiasi ini akan diperlukan ketika startup membahas permasalahan dan solusi yang dihadapi, bersama pemerintah.
"Temen-temen yang bergerak di bidang startup digital, tapi bukan e-Commerce, saya harapkan sih bisa membentuk juga asosiasi. Karena kalau bicara dengan pemerintah, kalau melalui asosiasi, lebih kuat," ujar pria yang akrab disapa Semy tersebut saat menjadi pembicara sesi diskusi panel di ajang Local Startup Fest, hari ini (24/2/2017), di The Space, Senayan City, Jakarta.
Bila startup berhadapan dengan pemerintah sebagai asosiasi, menurut Semy, akan terjadi trade-off. "Jadi industri (startup) itu menawarkan apa kepada pemerintah, (sehingga) terjadi trade off lah. Kalau kita (pemerintah) membantu ini, apa yang akan dihasilkan oleh industri," jelas Semy lebih lanjut.
Asosiasi startup tersebut, kata Semy, dapat memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa industri yang mereka geluti, mampu menyerap banyak tenaga kerja, misalnya. Selain startup di industri E-Commerce, ia mencontohkan saat ini sudah ada pula asosiasi startup di bidang fintech.
Baca Juga
Advertisement
"Dengan demikian, (secara asosiasi) startup bisa mengetahui permasalahannya apa, (lalu) bicara dengan pemerintah. Nanti dicarikan apa solusinya. Kalau bicara satu per satu memang agak sulit," papar pria yang pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2012 hingga 2015 tersebut.
Senada dengan apa yang dijelaskan Semy, Deputi Akses Permodalan BEKRAF Fadjar Hutomo juga menilai kehadiran asosiasi memang punya manfaat.
"Kalau berurusan dengan government, jangan menuntut government dengan (pernyataan) misalnya gini, 'Kamu (pemerintah) yang mikir dong, kamu yang pikirin dong.' Tadi kalau Pak Semy bilang, dengan asosiasi, please come up with solution. Usulin apa (solusi) terkait permasalahannya," ungkap Fadjar.
Lebih jauh, ia berujar bahwa pemerintah tidak mengetahui detail setiap industri startup seperti apa. Oleh sebab itu, asosiasi dapat menjadi penyambung lidah yang tepat antara industri startup dengan pemerintah.
"Kita (pemerintah) bukan orang yang tahu semua. Contoh paling gampang kelihatan di kawan-kawan (startup) fintech. Itu udah kelihatan banget. Regulasinya kan (muncul) belakangan," tutur pria yang hampir dua puluh tahun berkecimpung di dunia modal ventura tersebut.
Terakhir, ia menegaskan bahwa nyatanya regulasi memang terbit setelah industrinya berjalan. Bahkan, pemerintah pun memang sengaja membiarkan dulu industri berjalan tanpa regulasi yang mengatur secara khusus.
"Memang itu keputusan pemerintah untuk membiarkan dulu (fintech berjalan tanpa regulasi). Rasanya memang tidak pernah terjadi regulasinya duluan, baru kemudian industrinya jalan," pungkas Fadjar.
(Why)
