Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agama (Kemenag) menganugerahkan penghargaan Harmoni Award 2017 kepada 10 kepala daerah. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin itu dilakukan di sela Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2017 di Ballroom Krakatau Hotel Mercure, Ancol, Jakarta utara. Minggu (26/2/2017).
Dalam Award itu, penilaian terdiri dari tiga aspek. Masing-masing dukungan pemerintah daerah setempat terhadap pelayanan seluruh agama, hasil kerja program pemerintah daerah setempat yang berkaitan dengan pelayanan terhadap seluruh penganut agama, dan upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di masing-masing daerah.
Advertisement
Seluruh aspek itu telah melalui tahapan penilaian yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama di masing-masing wilayah.
Kesepuluh daerah yang dianugerahi Harmoni Award, menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, memiliki skor tertinggi dibanding daerah lain di Indonesia.
Diketahui, Purwakarta menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang menerima penghargaan tersebut. Padahal, provinsi tersebut menjadi wilayah dengan tingkat intoleransi paling tinggi di Indonesia versi SETARA Institut.
"Ini apresiasi kami kepada daerah yang memberikan kontribusi membangun ke-Indonesiaan, sesuai dengan visi Kementerian Agama, agar terlahir kerukunan antarumat beragama di Indonesia ini," kata Menteri Lukman Hakim.
Lebih jauh Menteri Lukman juga menyerukan agar daerah lain di Indonesia menjadikan daerah penerima award ini sebagai acuan dalam membangun kerukunan umat beragama dan toleransi di daerah.
"Secara khusus saya sampaikan agar ini menjadi contoh bagi daerah lain dalam rangka membangun kerukunan dan toleransi di daerah masing-masing," tambah Lukman.
Salah satu penerima award prestisius ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berbagi pengalamannya saat menggulirkan program terkait toleransi di Purwakarta.
Disebutkan Dedi, pemimpin daerah harus siap untuk tidak populer karena berhadapan dengan gerakan-gerakan intoleransi di wilayahnya masing-masing.
"Salah satu kewajiban penyelenggara Negara itu menciptakan suasana rukun dan toleransi, meskipun dia dihujat, dimarahi, tetapi itu risiko dalam menjalankan kewajiban. Intinya, harus siap tidak populer," kata Dedi.
Adapun kesepuluh daerah yang menerima Harmoni Award 2017 dari Kemenag ini terdiri dari 3 Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota. Yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Papua dan Kepulauan Riau dinyatakan memiliki skor tertinggi dari provinsi yang ada di Indonesia sehingga berhak mendapatkan penghargaan.
Sedangkan untuk Kabupaten/Kota ada Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Alor, Kabupaten Jayapura, Kota Tomohon, dan Kota Sungai Penuh.
