Liputan6.com, Bandung - Status siaga darurat bencana alam banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Barat (Jabar) sejak 1 November 2016 berlanjut hingga 29 Mei 2017. Penetapan status tersebut seiring peristiwa bencana alam sejak awal Februari 2017.
Keputusan itu berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana.
"Selain itu, status siaga bencana ini juga didasarkan pada prakiraan curah hujan yang cukup tinggi di berbagai wilayah di Provinsi Jabar sampai dengan bulan Mei 2017 yang dikeluarkan BMKG," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam siaran tertulisnya, Minggu malam, 26 Februari 2017, dilansir Antara.
Baca Juga
Advertisement
Ia menyatakan dengan adanya penetapan status siaga darurat bencana alam tersebut, maka perlu dilakukan upaya penanganan kesiapsiagaan keadaan darurat, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalkan dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat.
Gubernur yang akrab disapa Aher ini mengatakan, selama penetapan status keadan siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Barat, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaksanakan upaya kesiapsiagaan keadaan darurat.
"Upaya itu diharapkan mampu meminimalkan potensi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, terpadu sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan," kata Aher.
9 Kelurahan di Tomohon Rawan Banjir Bandang
Banjir bandang yang menghantam Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, Minggu, 19 Februari 2017 membuat kondisi sembilan kelurahan rusak parah. Pemkot Tomohon menetapkan sembilan kelurahan itu sebagai daerah rawan banjir bandang.
"Terdata sedikitnya 1.276 jiwa pada 406 kepala keluarga terkena dampak banjir bandang. Banjir menggenangi sejumlah titik di sembilan kelurahan Kota Tomohon. Sembilan kelurahan ini menjadi daerah rawan banjir bandang," kata Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, Senin (27/2/2017).
Jimmy menambahkan, rampungnya pendataan korban banjir tersebut memungkinkan Pemkot Tomohon menyalurkan bantuan bencana lebih tepat sasaran. Sembilan dari 60 kelurahan yang ada di Tomohon itu antara lain, Walian, Walian 2, Uluindano, dan Kaaten.
Secara simbolis, bantuan diberikan bersamaan dengan perayaan HUT Pol PP dan pencanangan penggunaan tabung gas 5,5 kilogram. Bantuan itu diserahkan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, setelah itu dilanjutkan ke lokasi terdampak banjir.
"Dimulai dari Kelurahan Walian 2 dan diserahkan langsung kepada keluarga-keluarga yang terkena dampak banjir," kata Jimmy.
Bantuan yang disalurkan meliputi beras, mi instan, minyak goreng, dan ikan kaleng. Selanjutnya, Pemkot Tomohon akan menyalurkan bantuan nonpangan berupa matras, selimut, terpal, family kit, food ware, rantang, panci, dandang, daster, kain sarung dan seragam sekolah.
Advertisement
