Menag: Indonesia Belajar Pengelolaan Wakaf dari Arab Saudi

Dengan adanya kerja sama ini, bukan tidak mungkin banyak pihak dari Arab Saudi yang akan menyampaikan wakafnya di Indonesia.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 28 Feb 2017, 08:16 WIB
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifudin menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/1). Raker membahas Evaluasi dan laporan Penyelenggaraan ibadah Haji Tahun 2015. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud tak lepas dari sederet kerja sama yang akan dijalin dengan Indonesia. Tak hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang keagamaan.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, sedikitnya akan ada 10 nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Raja Salman. Seluruh MoU ini sudah dalam tahap finalisasi.

Untuk bidang yang dibawahi oleh Kementerian Agama, penyelenggaraan haji dan umrah masih menjadi fokus kerja sama. Ditambah, pengelolaan wakaf yang juga akan ditindaklanjuti dalam program yang lebih konkret.

"Pengalaman Arab Saudi lebih kaya dan kita lebih tahap charity, belum produktif. Jadi ini yang akan kita kembangkan kedepan agar wakaf bukan hanya untuk masjid, untuk sekolah tapi juga usaha-usaha produktif sehingga nilai harta yang diwakafkan itu bisa lebih dirasakan oleh masyarakat luas," jelas Lukman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/2/2017).

Dengan adanya kerja sama ini, bukan tidak mungkin banyak pihak dari Arab Saudi yang akan menyampaikan wakafnya di Indonesia. Saat ini, wakaf dari Arab Saudi biasanya dibangun berupa pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah Islam lainnya.

"Jadi kita akan lebih arahkan ke hal produktif karena nilai kemanfaatannya bisa lebih memiliki kesinambungan," ujar politisi PPP itu.

Pembicaraan soal penyelenggarana haji dan umrah juga tidak akan terlewatkan. Pemerintah Indonesia pertama-tama pasti akan berterima kasih atas penambahan kuota haji Indonesia.

Di sisi lain, upaya alternatif untuk memangkas waktu antrean jemaah haji Indonesia juga akan dibicarakan dalam pertemuan itu. Bukan tidak mungkin, wacana tentang penggunaan kuota haji negara lain juga kembali dibuka.

"Ya hal seperti itu terbuka kemungkinan dibahas nanti," tambah Lukman.

Isu lainnya yang mungkin akan dibahas kaitannya dengan angkutan barang-barang karena haji dan umrah banyak kerja sama terkait angkutan barang dan secara khusus kaitannya bea masuk dan keamanan.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya