Sri Mulyani Tak Rela RI Disebut Negara Amburadul karena Anggaran

Sri Mulyani meminta seluruh K/L untuk merencanakan anggaran sesuai tujuan pembangunan nasional.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 28 Feb 2017, 12:51 WIB
Menteri Keuangan, Sri Mulyani. (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (pemda) untuk merencanakan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran dengan baik dan benar.

Dia mengaku telah mengalokasikan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Sementara pendapatan negara ditargetkan terkumpul Rp 1.750 triliun pada tahun ini. Target belanja negara mencapai Rp 2.080 triliun di APBN 2017, di antaranya untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sekitar Rp 749 triliun dan transfer ke daerah Rp 750 triliun.



"Jumlah anggaran untuk pusat dan daerah ini merupakan fungsi alokasi Rp 1.500 triliun yang seharusnya bisa menggerakkan perekonomian Indonesia apabila seluruh K/L melakukan pelaksanaan belanja negara yang konsisten dengan tujuan nasional," dia menjelaskan saat Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L di kantornya, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Sri Mulyani meminta seluruh K/L untuk merencanakan anggaran sesuai tujuan pembangunan nasional. Dia beralasan, rata-rata per K/L melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ‎sebanyak 255 revisi.

"Kalau begitu, saya pertanyakan waktu bikin perencanaan anggaran mikirnya seperti apa. Apa yang penting jalan dulu, yang bagus-bagus supaya Menkeu, Bappenas dan DPR setuju. Habis itu direvisi seenaknya sendiri. Jangan asal membuat perencanaan karena akan mempengaruhi efektivitas anggaran untuk tujuan pembangunan nasional," dia menegaskan.

Menurutnya, revisi DIPA menggambarkan buruknya perencanaan atau tidak kuatnya komitmen terhadap tujuan nasional.

"Karena anggaran dibelak-belokkan untuk tujuan lain, maka semakin besar anggaran tidak cepat memakmuran rakyat. Malah kemungkinan terjadi inefisiensi dan pemborosan yang tidak perlu," dia menuturkan.
 
Dia melanjutkan, sejak tahun lalu, Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) melakukan pekerjaannya mengevaluasi penggunaan anggaran.

Ini langkah pemerintah yang tak kenal lelah memperbaiki penggunaan anggaran ke arah lebih baik. Perbaikan kualitas penggunaan anggaran perlu peran serta dari seluruh K/L.

"Anggaran yang dikelola dengan baik tidak hanya mencerminkan kualitas ekonomi yang baik, tapi juga menggambarkan suatu martabat suatu bangsa, suatu negara yang diurus dengan benar," kata Sri Mulyani.

Dia mengingatkan satu perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang amburadul, menggambarkan negara yang amburadul.

"Kita tidak rela Indonesia diangap sebagai negara yang tidak diurus secara serius. jadi kita harus melakukan monitoring, koordinasi, dan menyamakan persepsi," dia menandaskan.(Fik/Nrm)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya