Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan evaluasi anggaran atau spending review di 2017. Hasilnya, masih ada potensi pemborosan uang negara sebesar Rp 8,7 triliun di tahun ini, sedangkan tahun lalu realisasinya mencapai Rp 50 triliun.
Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono mengungkapkan Kemenkeu melakukan evaluasi anggaran 2017 dengan harapan mengidentifikasi efisiensi belanja K/L yang mungkin bisa dihemat pada tahun ini.
Evaluasi belanja atau pengeluaran K/L tersebut, sambungnya dilakukan kepada seluruh Satuan Kerja (Satker) K/L dan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan sejak Desember 2016 sampai Januari 2017.
Baca Juga
Advertisement
"Melalui spending review ini, dihasilkan adanya potensi celah fiskal (efisiensi dari inefisiensi) sebesar Rp 8,7 triliun di 2017 didominasi anggaran perjalanan dinas, khusus paket meeting dan honorarium," kata Marwanto saat Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L di kantornya, Jakarta, Selasa (27/2/2017).
Lebih jauh dijelaskannya, potensi pemborosan di tahun ini lebih kecil dibanding potensi tahun lalu senilai Rp 9,6 triliun. Akan tetapi realisasi pemborosan untuk tahun anggaran 2016 mencapai Rp 50 triliun.
"Inefisiensi di 2016 sebesar Rp 50 triliun. Memang potensi inefisiensi di 2017 terjadi penurunan signifikan. Dengan begitu, spending review ini bisa menjadi wahana evaluasi dalam pelaksanaan anggaran berikutnya," Marwanto menuturkan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak akan ada pemotongan anggaran di 2017 meskipun sudah ada indikasi inefisiensi anggaran sebesar Rp 8,7 triliun.
"Spiritnya tidak memotong anggaran. Alokasi sudah dilakukan, jadi menggunakan anggaran untuk tujuan lebih baik dan konsisten dengan tujuan masyarakat adil dan makmur. Dari bahan itu, kita lihat efisiensi apa yang bisa digunakan untuk kegiatan lebih baik dan perekonomian nasional di 2017," tandasnya. (Fik/Gdn)
