Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah tokoh politik yang berasal dari partai politik (parpol) pendukung pasangan calon (paslon) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) berkumpul di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir, Ketua Umum PPP Djan Faridz, Sekjen PPP Dimyati Natakusumah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Waksekjen PDIP Eriko Sotarduga, serta Sekjen partai Golkar Idrus Marham.
Advertisement
Dalam kesempatan itu, Djan mengatakan, berkumpulnya parpol pendukung Ahok-Djarot untuk mengumpulkan tekad dan menyusun strategi. Sehingga, dapat meyakinkan warga Jakarta pilihan mendukung Ahok-Djarot adalah tepat, dan merupakan pilihan masyarakat.
Dia pun memberikan contoh, Ahok-Djarot mempengaruhi indeks ekonomi, bukan hanya di DKI, tapi juga Indonesia.
"Di mana sejak pencoblosan 15 Februari, rata-rata dana asing yang keluar dari Indonesia per hari sekitar Rp 200 miliar. Total dana asing, sampai 28 Februari sebesar 1,79 triliun. Sejumlah analisis di pasar modal menyatakan investor kecewa, karena sangat berharap pasangan Basuki - Djarot menang satu putaran," ucap Djan di kantornya, Jakarta, Rabu (1/3/2017).
Menyambut putaran kedua, ia menuturkan, pihaknya dan parpol lain siap memenangkan Ahok-Djarot. Hal ini untuk mengembalikan investor dan menjadikan Jakarta sebagai barometer ibu kota yang setara dengan kota lainnya.
"Kita berkumpul untuk meyakinkan masyarakat DKI untuk menjadikan Jakarta sebagai ibu kota teladan dan setara dengan kota lain. Kita juga ingin meyakinkan investor agar tidak terjadi capital inflow lagi," ungkap Djan.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menambahkan, masyarakat DKI harus memilih yang paling banyak manfaatnya.
"Golkar memandang perdebatan tentang ideologi sudah selesai. Dan sekarang ini Pancasila sebagai pedoman bersama. Karena itu, sikap Golkar tetap konsisten dan tidak berubah Ahok-Djarot dan akan siap menghadapi tantangan," kata Idrus.
Di tempat yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, agar tidak ada lagi pihak yang menggunakan isu, yang bisa mengancam keutuhan bangsa. Karena DKI, semuanya harus diadu dengan rasionalitas.
"Jangan mengambil risiko politik, yang menggunakan isu mengancam keutuhan bangsa," tegas Hasto.
