Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melantik 41 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelantikan itu disebut-sebut sebagai pelantikan terbesar dan terbanyak di Kemenkeu.
Menurut Sri Mulyani, pelantikan pejabat Eselon II sebanyak 41 orang ini karena adanya promosi dan mutasi di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Inspektorat Jenderal (Itjen), serta Direktur dan Kepala Divisi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kemenkeu.
Promosi, mutasi, dan rotasi ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan kepercayaan Menkeu terhadap dinamika dan tuntutan zaman dalam melayani kebutuhan masyarakat mengawal dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Baca Juga
Advertisement
"Mungkin sejak saya kembali ke Indonesia, ini adalah pelantikan terbesar, baik dari sisi jumlah unit dan pejabatnya. Ini promosi, mutasi, dan rotasi karena ini jabatan sangat penting dan strategis," kata Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (3/3/2017).
Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengungkapkan, penerimaan negara, terutama dari pajak sangat penting untuk dapat membiayai seluruh penyelenggaraan kegiatan negara demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pesan ini disampaikan lantaran pejabat Eselon II yang dilantik banyak di Ditjen Pajak.
"Mengumpulkan pajak dengan baik tidak harus membuat ekonomi terganggu atau menjadi ancaman Wajib Pajak (WP). Tugas konstitusi ini tidak mudah dijalankan karena harus mengedepankan kredibilitas dan integritas," dia berucap.
"Tunjukkan Ditjen Pajak berisi orang-orang yang punya komitmen tinggi, nasionalisme utuh, dedikasi yang besar dalam bernegara, dan meletakkan kepentingan negara dan pemerintah di atas kepentingan pribadi atau kelompok," Sri Mulyani berpesan.
Kepada pejabat Ditjen Kekayaan Negara serta Direktur dan Kepala Divisi LMAN, Sri Mulyani meminta supaya menjadi manajer kelembagaan yang optimal dan terus melakukan benchmark agar aset-aset tidak menjadi aset yang menganggur, tapi produktif untuk kesejahteraan masyarakat.
"Sedangkan untuk pejabat di Itjen, kredibilitas dan institusi yang bersih sangat tergantung pada kemampuan kita menciptakan internal audit dan sistem kontrol yang baik. Saya butuh orang yang mengawasi kita karena manusia pada dasarnya lemah," Sri Mulyani menegaskan.
Daftar Pejabat
Adapun 41 nama dan posisi pejabat Eselon II yang dilantik, antara lain:
Direktorat Jenderal Pajak
1. Teguh Budiharto sebagai Direktur Keberatan dan Banding
2. Lusiani sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
3. Ahmad Djamhari sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh
4. Tri Wibowo sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II
5. Aim Nursalim Saleh sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi
6. Erna Sulistyowati sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
7. Irawan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I
8. Rida Handanu sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II
9. Neilmaldrin Noor sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
10. Eka Sila Kusna Jaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
11. Wansepta Nirwanda sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku
12. Eddi Wahyudi sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak
13. Edward Hamonangan Sianipar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
14. Lindawaty sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
1. Didyk Choiroel sebagai Direktur Pelaksana Anggaran
2. Ade Rohman sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
3. Heru Pudyo Nugroho sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
4. Tiarta Sebayang sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
5. Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
6. Rinardi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
7. Supendi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
8. Niken Pudyastuti sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten
9. Sahat M. T. Panggabean sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
10. Midden Sihombing sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
11. Marni Misnur sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
12. Saiful Islam sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
13. Ririn Kadariyah sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
14. Muhdi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
15. Syarwan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
1. Arik Hariyono sebagai Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan.
2. Kurniawan Nizar sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh.
3. Thaufik sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung.
4. Ekka Sri Sukadana sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu.
5. Etto Sunaryanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.
6. Surya Hadi sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara.
7. Ngakan Putu Tagel sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara.
8. Anugrah Komara sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.
9. Aloysius Yanis Dhaniarto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat dan Maluku.
Inspektorat Jenderal
1. Raden Patrick Wahyudwisaksono sebagai Inspektur V
Lembaga Manajemen Aset Negara
1. Rahayu Puspasari sebagai Direktur.
2. Anton Listyanto sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Dukungan Organisasi.
Advertisement
