Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajak pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Sebab, investasi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut dia desentralisasi politik dan fiskal saat ini sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut harusnya dimanfaatkan para kepala daerah untuk menarik lebih banyak investasi ke wilayahnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan. Seiring dengan itu, penyelenggaraan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan sesuai rencana ditandai dengan peningkatan dana transfer ke daerah serta pengelolaan yang diberikan kepada daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, kata Bambang, pembangunan daerah menghadapi tantangan penyelenggaraan desentralisasi ekonomi yang belum berjalan optimal. Indikasi tersebut setidaknya terlihat dari pelaksanaan pembangunan daerah yang masih business as usual serta masih minimnya inovasi daerah pembangunan.
Baca Juga
Advertisement
“Pemda harus mengembangkan inisiatif lokal atau local wisdom karena Pemda yang lebih tahu potensi dan keunggulan daerah masing-masing serta apa yang diinginkan oleh masyarakatnya,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/3/2017)
Bambang mengatakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pemerataan, pemerintah sangat intensif mendorong investasi. Sebab selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh tiga komponen, yaitu konsumsi, ekspor, dan investasi. Untuk komponen konsumsi tentu ada batasnya, sementara untuk komponen ekspor tidak selalu bisa diandalkan.
"Alternatif yang sangat memungkinkan adalah dengan menggenjot investasi, baik dari pemerintah maupun swasta," kata dia.
Bambang menjelaskan, investasi dapat bersumber dari anggaran belanja pemerintah yang tepat sasaran dan produktif sehingga bisa menstimuli pertumbuhan ekonomi. Investasi juga bisa bersumber dari Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) serta pembangunan oleh pihak swasta seperti yang saat ini sedang digenjot pemerintah melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Oleh karena itu pemerintah pusat mendorong agar pemda dapat mengusul minimal satu proyek skema KPBU. “Pemda provinsi Sulawesi Selatan misalnya dapat mengusulkan proyek KPBU transportasi publik, begitu juga dengan Sulawesi Utara dapat mengusulkan hal yang sama,” tutur dia.
Berbagai upaya kerja keras dan langkah konkrit telah dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah yang meliputi, pertama, investasi pemerintah secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur transportasi dan logistik.
"Dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pariwisata dan lain-lain," ungkap dia.
Namun, lanjut Bambang, dengan keterbatasan fiscal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya kepada anggaran pemerintah. Salah satu terobosan pemerintah adalah mengedepankan mekanisme pembiayaan PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya seperti KPBU atau di negara lain disebut dengan Public Private Partnership (PPP).
Dan Kedua, pemberian fasilitas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan hambatan berkembangnya swasta di enam sektor utama, pembenahan iklim investasi di daerah, pemanfataan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, menjaga daya beli masyarakat, serta reformasi struktural.
