Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menandatangani sebanyak 4.141 paket pekerjan kontraktual di 2017, termasuk paket tahun jamak yang terekam dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR. Nilai pekerjaan yang sudah terkontrak mencapai Rp 50,62 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan, nilai 4.141 paket pekerjaan senilai Rp 50,62 triliun itu setara dengan 65 persen dari anggaran pekerjaan kontraktual sebesar Rp 77,66 triliun yang terbagi dalam 11.071 paket pekerjaan.
Advertisement
"Dengan semakin cepatnya penandatanganan kontrak, maka pekerjaan dimulai. Proyek ini akan menggerakkan sektor riil di daerah dari Sabang sampai Merauke," tegas Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (5/3/2017).
Basuki lebih jauh mengatakan, dari alokasi anggaran 2017 sebesar Rp 101,496 triliun, porsi sebesar 75,1 persen atau Rp 76,27 triliun. Disusul belanja barang Rp 22,48 triliun atau 22,2 persen, di mana Rp 5,6 triliun merupakan belanja barang berkarakter belanja modal. Serta belanja pegawai dan rutin sebesar Rp 2,75 triliun dengan porsi 2,7 persen.
Dia menambahkan, paket yang telah terkontrak itu sebagian besar merupakan paket pekerjaan yang ada di empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar di Kementerian PUPR. Antara lain, Ditjen Sumber Daya Air dari jumlah 3.984 paket, telah terkontrak 1.716 paket pekerjaan senilai Rp 19,06 trilun.
Utamanya untuk pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan nasional, seperti pembangunan bendungan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, dan pengendali banjir.
Pada Ditjen Bina Marga dari jumlah 3.657 paket, telah terkontrak 1.288 paket pekerjaan senilai Rp 22,14 triliun. Utamanya digunakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan termasuk jalan perbatasan.
Sementara di Ditjen Cipta Karya dari jumlah 2.313 paket, telah terkontrak sebanyak 792 paket senilai Rp 5,69 triliun untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman di Indonesia melalui penyediaan sanitasi, air bersih, dan pengelolaan air limbah. Untuk bidang perumahan melalui anggaran di Ditjen Penyediaan Perumahan, dari jumlah 724 paket, telah terkontrak sebanyak 301 paket senilai Rp 3,64 triliun.
"Untuk progres penyerapan keuangan Kementerian PUPR sebesar 4,94 persen dan progres fisik konstruksi sebesar 4,56 persen," dia menerangkan.
Basuki menjelaskan, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi. Untuk itu, pihaknya terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program untuk masyarakat miskin.
Programnya antara lain jalan akses dan lingkungan, jembatan gantung, irigasi kecil, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), rumah swadaya, dan rumah susun.
"Tantangan pembangunan ke depan semakin besar. Untuk itu pembangunan infrastruktur akan terus dipercepat untuk dapat mencapai sasaran RPJMN 2015-2019," pungkas Basuki. (Fik/Zul)
