Liputan6.com, Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, menyerukan Korea Utara untuk segera membebaskan semua warga di negeri pimpinan Kim Jong-un. Seruan itu disampaikan setelah setelah Pyongyang melarang warga Negeri Jiran meninggalkan negara itu terkait kasus pembunuhan Kim Jong-nam.
"Tindakan ini sangat bertentangan, secara efektif sama saja dengan menyandera warga kami. Mengabaikan semua hukum internasional dan norma-norma diplomatik," kata Najib dalam pernyataannya seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (7/3/2017).
Advertisement
Najib kemudian melakukan pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional terkait larangan yang diterapkan Korut.
Selain itu, PM Najib juga menginstruksikan polisi untuk mencegah semua warga Korea Utara di Malaysia meninggalkan negaranya. "Langkah tersebut dilakukan sampai kita yakin keselamatan dan keamanan semua warga Malaysia di Korea Utara," ucapnya.
Sebelumnya, tak lama setelah ramai diberitakan pencekalan terhadap WN Malaysia di Korut, polisi Negeri Jiran dilaporkan menutup kedutaan Korea Utara di Kuala Lumpur.
Apakah Malaysia melakukan pembalasan? Hal itu masih dipertanyakan.
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa langkah tersebut dilakukan Malaysia untuk memastikan jumlah pejabat yang berada di dalam kedutaan.
"Kami berusaha untuk secara fisik mengidentifikasi semua staf kedutaan yang ada di sini," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Nur Jazlan Mohamed wartawan di luar kedutaan seperti dikutip dari Channel News Asia.
Nur Jazlan mengatakan, staf Kedutaan Korea di Malaysia itu tak akan diizinkan untuk meninggalkan kedutaan sampai jumlah dan keberadaan mereka di Negeri Jiran diketahui.
Langkah itu dilakukan setelah Malaysia mengusir Dubes Korut untuk Negeri Jiran, yang kemudian dibalas dengan perilaku serupa oleh Pyongyang.
