Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Papua Barat segera menetapkan pemenang Pilkada Papua Barat. Penetapan akan dilakukan setelah ada pernyataan dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua KPUD Papua Barat Amus Atkana mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada di wilayahnya. Penetapan akan dilakukan setelah MK menjawab surat tersebut.
Advertisement
"Setelah menggelar rapat pleno rekapitulasi 27 Februari lalu, kami segera mengirim surat ke MK. Surat tersebut akan disampaikan secara kolektif melalui KPU RI," kata dia di Manokwari, seperti dilansir Antara, Rabu (8/3/2017).
Amus mengatakan, Pilkada Papua Barat tidak ada kandidat maupun tim sukses yang menyampaikan gugatan sengketa pilkada ke MK. Gugatan dilakukan untuk Pilkada Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Maybrat.
Menurut Amus, gugatan pelaksanaan pilkada di tiga wilayah tersebut tidak mengganggu tahapan Pilkada Papua Barat.
"Dengan demikian, penetapan pemenang pemilihan gubernur bisa dilakukan, tanpa harus menunggu putusan MK atas pilkada pada tiga daerah itu," ujar dia.
Amus optimistis, penetapan pemenang Pilkada Papua Barat dapat dilaksanakan sesuai jadwal nasional, antara 11 hingga 13 Maret 2017.
"Kalau pun sedikit terlambat tidak akan terlalu lama, mungkin antara 15 hingga 17 Maret. Kita tunggu saja jawaban pasti dari MK," kata dia.
Pada pleno rekapitulasi perolehan suara Pilkada Papua Barat, Senin 27 Februari lalu, pasangan Dominggus Mandacan-Muhammad Lakotani (Doamu) ditetapkam unggul 305.538 suara. Disusul pasangan nomor tiga Stepanus Malak-Ali Hindom (Madom) 136.484 suara, dan pasangan nomor tiga Irene Manibuy-Abdullah Manaray (Iman) 78.236 suara.
"Kami mengapresiasi pasangan Iman dan Madom karena mereka legowo menerima hasil pemilihan (Pilkada Papua Barat). Begitu pun pasangan Doamu yang akan berusaha merangkul dua kandidat yang kalah," Amus menandaskan.
