Liputan6.com, Jakarta Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan telah menyalurkan dana bantuan sosial atau bansos non tunai untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dana bantuan sosial tahap pertama diberikan kepada 1.368 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berdomisi di Kecamatan Setu dan Serpong.
“Dana bansos non tunai tersebut diserahkan oleh pemerintah lewat BNI Cabang BSD yang ditransfer ke masing-masing rekening PKH,” ungkap Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Maya Mardiana di Rumah Singgah, Kademangan, Kecamatan Setu, beberapa waktu lalu.
Advertisement
Maya menjelaskan, PKH merupakan bantuan tunai bersyarat untuk masyarakat miskin. Datanya berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Di Kota Tangerang Selatan peserta PKH yang lama pada periode 2016 sebanyak 3,219 KPM.
Sementara data tambahan di periode akhir 2016 ada sebanyak 2056 KPM. Menurutnya untuk pembagian PKH tahap 3 dan 4 pada Februari 2017 ini. Pada tahap tiga kemarin, penyaluran dana PKH bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Sedangkan Kota Tangsel menjadi pilot project PKH bersama dengan 47 kota/kabupaten se-Indonesia dalam penyaluran dana PKH non tunai.” jelasnya.
Maya berharap, dengan adanya bansos non tunai ini tingkat kemiskinan yang ada di Kota Tangerang Selatan bisa berkurang. Dana bansos non tunai ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dimana masyarakat bisa menerima bantuan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, Salbini menjelaskan, penerima PKH saat ini terdiri dari Kecamatan Serpong sebanyak 336 KPM, Kecamatan Serpong Utara sebanyak 254 KPM, dan Kecamatan Setu sebanyak 363 KPM.
Nomila Bansos Tiap KPM Berbeda-beda
Jumlah nominal bansos tersebut setiap KPM berbeda-beda jumlahnya. Tergantung dari data yang masuk di TNP2K. “Kisaran bantuan yang diterima dari Kementerian Sosial untuk SD sebanyak Rp 450 ribu per tahun. SMP dan SMA sebesar Rp 1 juta per tahun. Ibu hamil atau anak balita sebanyak Rp 1,2 juta per tahun, dan untuk disabilitas sebesar Rp 1,9 juta per tahun,”jelas Salbini.
Kepala Bidang Pemasaran Bisnis Bank BNI Cabang BSD, Arief Djutarto memaparkan, penyaluran dana bansos PKH non tunai tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Setiap dana bantuan sosial dan subsidi tujuannya agar diintegrasikan dalam satu kartu. Disalurkan secara non tunai lewat jasa perusahaan jasa perbankan nasional.
“Sistem tersebut dimaksudkan untuk memudahkan kontrol, pemantauan, dan memenuhi syarat penyaluran, yaitu tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah,” paparnya.
Penyaluran dana bansos tanpa dipungut biaya atau zero cost. Arief mengungkapkan bahwa BNI sangat siap menyalurkan bansos atau subsidi menggunakan sistem branchless banking. Disalurkan melalui Agen 46 BNI serta Warung Gotong Royong Elektronik (E-Warung) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH.
“Para penerima dana bansos PKH akan mendapatkan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang juga sekaligus berfungsi sebagai Kartu Debit ATM,” jelas Arief.
PKH wilayah Serpong, Serpong Utara, Setu penyalur dana melalui bank BNI cabang BNI. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pamulang dan sekitarnya melalui BNI Cabang Fatmawati. PKH keempat dari 1368 peserta, yang disalurkan oleh BNI sebanyak 449. Sebelumnya 919 sudah dilakukan di tahap ketiga kemarin.
Jumiarti, warga RT 06 RW 10 asal Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, mengakui bahwa uang yang didapatnya akan digunakan untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya.
”Saya dapat bantuan sebesar Rp 325 ribu ditahap ke empat ini. Dan sebesar Rp 300 ribu saya ambil, sisanya Rp 25 ribu untuk deposit tabungan,” ungkapnya ibu lima orang anak ini.
(Adv)
