Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan bagi-bagi 5 juta sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di 2017. Dengan merangkul perbankan, akan ada tambahan pemberian 1 juta sertifikat.
"Paling sedikit kita keluarkan 5 juta sertifikat tanah untuk warga miskin di tahun ini," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Advertisement
Ia menjelaskan, pemerintah akan terbantu dengan kerja sama dari pihak perbankan. Kerja sama ini berpotensi melahirkan tambahan 1 juta sertifikat yang bisa dibagikan kepada nasabah bank tersebut dalam rangka mempercepat legalisasi aset.
"Kalau bermitra dengan perbankan, bisa dapat tambahan 1 juta sertifikat lahan. Jadi lebih dari 6 juta sertifikat untuk beberapa wilayah di 2017," papar dia.
Menurut Sofyan, untuk program PRONA 5 juta sertifikat ini, anggaran yang dibutuhkan sekitar lebih dari Rp 2 triliun. Anggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan nilainya akan meningkat tahun depan dengan target 7 juta sertifikat lahan.
"Biaya sertifikat PRONA sekitar Rp 290 ribu. Tapi ini akan dibiayai dari APBN sekitar lebih dari Rp 2 triliun untuk 2017," jelasnya.
Akan tetapi, dia menjelaskan, sertifikasi tanah melalui PRONA berpotensi terhambat karena berbagai kendala. Salah satunya dari banyaknya kepala daerah yang tertangkap dari operasi Saber Pungli yang gencar dijalankan di kementerian/lembaga.
"Saber Pungli ini berhasil menangkap orang BPN, polisi pun juga ada. Karena bukan masalah uang Rp 50 ribu, tapi korupsi di negara ini banyak terjadi di tingkat bawah sehingga kita dicap sebagai negara terkorup," Sofyan menegaskan.
