Liputan6.com, Jakarta - Kasus dugaan korupsi pelelangan dan proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP dengan nilai proyek Rp 5,9 triliun menyeret nama-nama besar termasuk sejumlah pejabat di kemendagri. Kasus ini juga menjadi perhatian Presiden Jokowi.
Seperti ditayangkan Liputan 6 SCTV, Sabtu (11/3/2017) Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus ini kepada KPK.
Advertisement
Ia tak menampik bila kasus hukum dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun itu juga mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri.
"Saya hanya ingin ini diproses hukum yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus ini" Ujar Jokowi.
Presiden Jokowi juga menekankan mengenai asas praduga tak bersalah dalam kasus yang menjerat sejumlah pejabat di Kemendagri.
Jokowi juga menyesalkan akibat kasus e-KTP membuat pekerjaan Kemendagri menjadi terhambat. Ia juga berharap KPK dapat bekerja mengungkap kasus ini yang melibatkan 38 pejabat negara.
Saksikan tayangan video Jokowi agar KPK segera selesaikan kasus e-KTP selengkapnya.