Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan Pemerintah tidak berniat menyewakan Pulau Tolop dan Nipa kepada asing. Akan tetapi hanya ingin mengembangkan potensi yang ada.
Luhut mengatakan, Pulau Nipa dan Pulau Tolop, yang letaknya tidak jauh dari Singapura harus dikembangkan dan memberi manfaat untuk pemerintah daerah. Kegiatan labuh jangkar ilegal di Pulau Tolop bisa menjadi potensi pendapatan pemerintah daerah.
"Kami hanya melihat potensi apa yang bisa dikembangkan pada kedua pulau ini, tidak ada pikiran ke situ (untuk menyewakan kepada asing)," kata Luhut, di Jakarta, Sabtu (11/3/2017).
Luhut menuturkan, studi tentang pemanfaatan pulau Nipa dan Nolop sedang dibuat oleh Port of Rotterdam, guna membuktikan potensi untuk pembangunan terminal penampungan (storage tank) atau area lego jangkar, untuk menerima kelebihan (spill over) kapal-kapal dari Singapura.
Baca Juga
Advertisement
"Kalau itu bisa ditata dengan baik tentu akan jadi pendapatan untuk Batam, maupun pusat. Saat ini kapal-kapal yang berlabuh di Singapura sudah padat, kita bisa melakukan kerja sama (dengan Singapura) ," tutur Luhut.
Luhut akan menggelar rapat dengan instansi dan lembaga terkait menyangkut kedua pulau tersebut. Dalam pertemuan dengan pengusaha lokal, Menko Luhut menekankan industri dalam negeri wajib meningkatkan penggunakan barang dan jasa lokal atau Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam operasional mereka.
"Lokal konten sesuai aturan harus dilaksanakan. kami akan melihat di lapangan, harus pakai prduk dalam negeri. Kalau kita sudah membuat di dalam negeri kenapa musti impor?" tutur Luhut.
Sebelumnya dalam kunjungan kerja ke Batam, Luhut Pandjaitan menyebutkan pemerintah akan mendorong kebijakan penggunaan produk lokal di industri minyak dan gas (migas).
Ia menilai, banyak industri migas dan tambang tidak mengikuti aturan main pemerintah sehingga merugikan pemerintah.
Luhut menekankan, pemerintah akan membuat kebijakan sektor industri yang memberikan dampak terhadap produk lokal sehingga menguntungkan daerah.
"Pemerintah mau membuat kebijakan lokal konten migas dan tambang. Siapa-siapa yang melanggar kita akan libas,"tegas luhut saat kunjungan ke Kawasan Industri Kabil, Batam Kepulauan Riau.
Bila industri melanggar akan mengurangi pekerja lokal, industri kecil pun tak tumbuh. Selain itu, ia juga berharap pengusaha dan investor juga lebih terbuka soal kebijakan pemerintah yang menghambat investasi.
Semua pihak, lanjut Luhut bisa bekerjasama untuk menyelesaikan segala masalah investasi dengan mencari solusi terbaik. Solusi yang dihasilkan pun memberi kepercayaan kepada investor.
"Apabila ada peraturan yang menghambat maka pemerintah bisa diubahnya," kata dia.
Luhut mendengar banyak pengusaha Batam yang mengeluh sejumlah kebijakan terkait investasi di Batam khususnya Kadin, Apindo dan INSA .
Menurut Luhut, keluhan para pengusaha adalah masalah. Semuanya harus diselesaikan satu per satu dan segera dicarikan solusinya.
"Kita lihat kebijakan Yang sifatnya tidak universal kita ubah. Jangan sampai investasi belum apa sudah di palak," ujar Luhut. (Afrodite/Pew/Ahm)
