Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta mendukung pengoperasian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Pengoperasian fasilitas produksi semen milik PT Semen Indonesia ini akan menjadi salah satu cara untuk merealisasikan rencana semen satu harga sesuai dengan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat Kebijakan Publik Djuni Thamrin mengatakan, saat ini pangsa pasar semen di dalam negeri masih dikuasai swasta. Dengan demikian, sulit bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap harga jual semen di seluruh dunia.
Baca Juga
Advertisement
"Dalam hal ini (pangsa pasar), 36 persen BUMN, swastanya 54 persen. Kalau Semen Rembang masuk, ini bisa 50:50," ujar dia di Jakarta, Minggu (12/3/2017).
Dia mengungkapkan, jika pabrik semen milik PT Semen Indonesia ini tidak bisa beroperasi secara maksimal lantaran ada gangguan dari pihak lain, maka suplai semen untuk kebutuhan nasional akan terganggu. Dampaknya, rencana semen satu harga akan sulit untuk tercapai. "Ini tidak akan tercapai. Harga ini terkait dengan supply dan demand," kata dia.
Sementara terkait dengan munculnya penolakan masyarakat terhadap pengoperasian pabrik semen ini, Djuni justru mempertanyakan dasar dari penolakan tersebut.
Sebab, jika berkaitan dengan kelestarian lingkungan, selama ini area yang akan dimanfaatkan untuk pabrik semen telah bertahun-tahun dieksploitasi oleh perusahaan swasta yang hanya berbekal izin galian C.
"Ada fakta, di wilayah yang bakal ditambang Semen Indonesia di Rembang itu, jauh sebelumnya sudah lebih dulu ada perusahaan-perusahaan swasta berbekal izin galian C yang menambang batu kapur. Kenapa mereka tetap bisa beroperasi sampai sekarang?," tandas dia. (Dny/Nrm)
