Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaufudin memastikan pengadaan KTP berbasis elektronik atau e-KTP terus jalan walaupun sedang diterpa kasus korupsi Rp 2,3 triliun.
"Sekarang Komisi II justru harus lebih serius mengawasi pengadaan blangko e-KTP yang sudah ditunggu-tunggu. Pengadaannya di akhir Februari sempat gagal lelang, hingga harus diulangi. Diharapkan akhir Maret ini blangko e-KTP sudah terdistribusi," kata Hetifah saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/3/2017).
Advertisement
Dia mendorong seluruh pemerintah daerah agar menyampaikan data akurat, berapa jumlah kekurangan blangko e-KTP kepada Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sehingga mereka dapat mendistribusi blangko sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
"Ada yang butuh sedikit, ada yang butuh jauh lebih banyak," ucap dia.
DPR sendiri, lanjut Hetifah, sudah menyetujui anggaran 2017 sebesar Rp 367 miliar untuk pengadaan e-KTP dan dana DAK nonfisik khusus kependudukan sebesar Rp 750 miliar.
"Dengan dana ini pemerintah akan menyediakan 25,9 juta keping blangko e-KTP. Dan Pemda bisa lebih pro-aktif pendataan dan perekaman," ujar Hetifah.
