Mencari Dalang Pembuat Spanduk Provokatif

Liputan6.com, Jakarta - Pilkada DKI Jakarta tak hanya diramaikan persaingan antarcalon dengan berbagai visi misinya. Namun di balik hiruk pikuk pesta demokrasi itu, terselip polemik munculnya spanduk bernada provokatif.

Tak tanggung-tanggung, spanduk itu terpasang di sejumlah masjid dan musala di wilayah Jakarta. Isinya, larangan menyalatkan jenazah pendukung penista agama.

Bila menengok ke belakang, munculnya spanduk yang dinilai provokatif itu bukan tanpa sebab. Dugaan tindak pidana penistaan agama yang diduga dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah pemicunya.

Berbagai penolakan dari sebagian warga DKI mulai terlihat ketika kasus ini menjadi konsumsi publik. Awalnya, penolakan dilakukan dengan aksi turun ke jalan. Sebagian masyarakat menuntut proses hukum atas Ahok yang dianggap telah menodai Surat Al Maidah ayat 51. Bahkan aksi turun ke jalan digelar hingga berjilid-jilid.

Spanduk provokatif pertama kali dilaporkan muncul di Masjid Al Jihad, Gang BB, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kemudian menyusul di masjid lainnya, di antaranya di Cakung dan Kalibata pada 25 Februari lalu.

Seiring berjalannya waktu, spanduk provokatif itu menuai berbagai reaksi. Salah satunya dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia mengatakan, masjid seharusnya menjadi perekat persaudaraan umat dan bangsa.

"Marilah kita jadikan rumah ibadah sebagai tempat yang paling aman, dan karenanya tidak boleh justru menjadi tempat sumber munculnya keresahan dan pertikaian antarkita," ujar Menag Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Sabtu 25 Februari 2017 lalu.

Menag berharap semua pihak bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan ujaran atau memasang spanduk atau selebaran yang justru bisa merusak persatuan umat dan bangsa.

Masih kata dia, dalam suasana dengan tensi politik yang kian meninggi, umat beragama harus dapat menempatkan ajaran agama sebagai faktor perekat ikatan persaudaraan sebangsa.

"Nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi arah pengamalan ajaran agama sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga," kata Menag.

Untuk itu, ia mengajak seluruh penanggungjawab, pengurus, dan pengelola rumah ibadah, untuk tidak menjadikan rumah ibadah sebagai tempat yang bisa memicu konflik antarsesama umat beragama.

"Janganlah perbedaan pilihan politik dan keyakinan paham keagamaan sampai memutus hubungan persaudaraan kita seagama, sebangsa, dan persaudaraan sesama umat manusia," kata Lukman.

Selain itu, aparat penegak hukum juga bereaksi. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran menyimpulkan spanduk provokatif di sejumlah masjid di Jakarta yang bertuliskan larangan menyalatkan jenazah pendukung penista agama merupakan tindakan pidana.

"Menurut saya yang menuliskan itu (di spanduk) real crime. Dia memasang, kok," kata Fadil dalam diskusi publik 'Penebaran Kebencian, Problem Intoleransi, dan Peranan Penegak Hukum' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin 27 Februari 2017 lalu.

Penyidik Polda Metro Jaya, kata Fadil, juga masih mendalami tindakan tersebut. Apabila ditemukan adanya unsur pidana, akan dilakukan tindakan.

"Saya rasa kalau ada unsur pidananya, polisi pasti berbuat. Pasti bertindak," ucap mantan Kapolres Metro Jakarta Barat ini.

Sementara, Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Irjen Boy Rafli Amar juga merespon spanduk provokatif itu. Menurut dia, imbauan dengan tidak menyalatkan jenazah pendukung penista agama sama sekali tidak dibenarkan.

"Saya pikir itu sebuah aliran yang memberikan pendidikan tidak baik. Penting untuk meluruskan isu sesat ajaran-ajaran yang tidak mendasar," kata Boy.

Boy mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan maraknya spanduk yang mengajak tidak mensalati warga akibat pandangan politik yang berbeda.

"Oleh karena itu masyarakat tidak boleh terprovokasi," kata Boy.

Lalu apakah penyebar spanduk bisa dikenai pidana?

"Ya," jawab Boy.