Liputan6.com, Jakarta - Badan Direksi Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui pendanaan US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,33 triliun (asumsi kurs Rp 13.364 per dolar AS) untuk mendukung pemerintah daerah menambah investasi infrastruktur. Pendanaan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah di seluruh Indonesia. Persetujuan itu dilakukan pada 10 Maret 2017.
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), badan usaha milik negara yang mendanai infrastruktur, akan menerima dana tersebut untuk mendukung Regional Infrastructure Development Fund, atau RIDF.
RIDF kemudian akan menjadi tambahan akses kredit bagi pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, termasuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi, jalan, serta transportasi. Asian Infrastructure Investment Bank, atau AIIB, memberikan tambahan dana sebesar U$ 100 juta.
Baca Juga
Advertisement
"Memperbaiki pemberian layanan di tingkat daerah serta meningkatkan kesetaraan peluang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan inklusif di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah tertinggal," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves, Selasa (14/3/2017).
Rodrigo menuturkan, pemerintah daerah di Indonesia menghadapi hambatan pendanaan bagi proyek infrastruktur skala besar. Itu karena anggaran, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kerap hanya bisa diserap untuk mendanai proyek-proyek yang bisa selesai dalam satu tahun.
"Pendanaan baru ini merupakan salah satu jalan keluar untuk memastikan Indonesia bisa mengurangi ketimpangan. Dengan begitu, masyarakat paling miskin bisa menerima manfaat pertumbuhan,” ujar dia.
Pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupatan bisa mengusulkan pendanaan untuk fasilitas penyediaan air dan sanitasi, termasuk sistem saluran air; infrastruktur lingkungan hidup, termasuk pengelolaan limbah padat dan drainase; perumahan terjangkau dan perbaikan kawasan kumuh; infrastruktur transportasi dan logistik; serta infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar tradisional.
Senior Urban Economist Bank Dunia Marcus Lee menambahkan, saat ini, instrumen keuangan yang tersedia di Indonesia untuk investasi infrastruktur tingkat lokal masih terbatas.
"Regional Infrastructure Development Fund akan mengatasi kekosongan pendanaan infrastuktur untuk jangka menengah dan panjang, khususnya di kawasan perkotaan," ungkap Marcus Lee.
Melalui Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN), Bank Dunia juga akan memberikan hibah US$ 3 juta untuk mendukung pemerintah daerah menyiapkan proyek-proyek infrastruktur yang telah diusulkan. Pemerintah Swiss, melalui State Secretariat for Economic Affairs atau SECO, telah memberikan kontribusi pertama bagi IDSUN.
Ini merupakan pendanaan bersama yang ketiga antara Bank Dunia dengan AIIB di Indonesia. Bulan lalu, Bank Dunia menyetujui pinjaman sebesar US$ 125 juta untuk memperbaiki 140 bendungan di Indonesia. Pada Juli 2016, Bank Dunia menambah pendanaan sebesar US$ 216,5 juta untuk mendukung program nasional Kota Tanpa Kumuh. Kedua program ini bertujuan meningkatkan infrasturktur di kawasan kumuh. (Yas)
