Liputan6.com, Jakarta - Meski dugaan korupsi megaproyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tengah disidangkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap penyebaran e-KTP sudah mencapai angka 96,10 persen se-Indonesia. Sisanya tinggal menunggu cetak blangko yang dimulai bulan ini.
"Tidak ada perubahan, (penyebaran) berjalan baik, per hari ini sudah 96,10 persen yang merekam data kependudukan. Tapi ada 4,5 juta penduduk belum dapat e-KTP, mudah-mudahan Maret-April ini mulai prosesnya," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Advertisement
Dia beralasan, proses terhambatnya angka 4,5 juta warga memiliki e-KTP lantaran para pejabat Dinas Kependudukan Sipil (Dukcapil) selama setahun terakhir kerap bolak-balik dipanggil KPK guna mengusut kasus korupsi e-KTP.
"Saya kira harus dipahami (keterlambatan), 68 pejabat Kemendagri yang urus Dukcapil bolak-balik satu tahun dipanggil KPK. Secara psikis, ini jadi mempengaruhi kerja, namun secara prinsipnya sudah optimal," ucap Tjahjo.
Lebih jauh, kendala yang dihadapi penyebaran e-KTP adalah adanya data penduduk ganda. Karena itu, Kemendagri akan mencetak blangko lebih dari angka 4,5 juta guna menjangkau para penduduk berdata ganda tersebut.
"Kekurangan sebanyak 4,5 juta, kami akan cetak 7 juta, karena masih ada 3,2 juta penduduk yang datanya tidak tunggal. Hal itu mungkin dia belum ngerekam atau mungkin punya e-KTP ganda," Tjahjo memungkasi.
