Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua merupakan tanggung jawab Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Menurut Djarot, PNS seharusnya hanya melayani masyarakat. Karena itu, dalam urusan Pilkada DKI 2017 tidak boleh berpihak pada pasangan calon.
Advertisement
"Keberpihakan PNS itu pada pelayanan masyarakat. Karena birokrasi itu pelayanan masyarakat dan mereka abdinya masyarakat," ujar Djarot di Jakarta Selatan, Rabu 15 Maret 2017.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono sebelumnya mendapatkan laporan dugaan adanya PNS tidak netral pada Pilkada DKI 2017. Barang buktinya sudah dibawa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
"Saya enggak akan sebut nama, enggak sopan, kasihan. Ini perempuan yang sukanya main sosial media seperti di Instagram," ucap Sumarsono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa 14 Maret 2017.
Sumarsono mengatakan, kasus PNS tidak netral pada Pilkada DKI 2017 terbongkar berkat aduan warga. Sumarsono pun menyiapkan sanksi terberat, yaitu pemecatan dengan sebab penyebaran fitnah.
