Liputan6.com, Jakarta - Kasus korupsi e-KTP menjadi pertaruhan kredibilitas dan kapasitas KPK dalam menangani sebuah kasus. Tak ayal, banyak dugaan KPK juga bermain dalam ranah politik melalui kasus ini.
Peneliti ICW Agus Sunaryanto mengatakan, korupsi e-KTP ini memang merugikan negara sangat besar. Tak hanya itu, sejumlah elite partai politik juga turut diduga terlibat dalam kasus ini.
Advertisement
Karena itu, KPK diminta untuk tidak ikut masuk dalam ranah politik. Fokus saja dalam penegakan hukum.
"Tidak usah menceburkan diri dalam pusaran politk karena tanpa itupun serangan politik akan datang," kata Agus di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu, 18 Maret 2017.
Tak bisa dipungkiri, setiap ada kasus besar yang ditangani KPK dugaan politisasi terus bermunculan. Terlebih kasus ini menyeret nama besar atau elite politik.
KPK bisa menggunakan kasus korupsi e-KTP sebagai momentum membuktikan diri. Melalui kasus ini, KPK dapat meyakinkan masyarakat lembaga anti rasuah itu tetap kredibel dan berintegritas.
"Fokus pada penegakan hukum karena ini jadi momentum yang tepat membuktikan KPK memang profesional, punya integritas kuat," ucap Agus.
