Liputan6.com, Jakarta Kaum perempuan memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan sebuah bangsa, termasuk kota Jakarta sebagai ibukota negara. Siapa yang nantinya akan dipercaya memegang amanat untuk menduduki tampuk pimpinan DKI Jakarta juga tak lepas dari partisipasi perempuan dalam menggunakan hak pilihnya.
Dari total 7.108.589 orang pemilih dalam pilkada DKI Jakarta 2017, 3.546.889 di antaranya adalah pemilih perempuan. Sementara pemilih laki-laki sebanyak 3.561.690 orang, sebagaimana dilansir situs resmi KPU, Kamis 15 Maret 2017,
Advertisement
Pegiat hak perempuan yang juga mantan Komisioner Komnas Perempuan Neng Darah Affifah, mengungkapkan kekhawatirannya akan banyak pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan peran perempuan di kota Jakarta yang bakal terbengkalai jika Jakarta tak lagi dipimpin pasangan Ahok-Djarot.
Pasalnya, ia menilai tak banyak orang yang paham betul berbagai masalah menyangkut kepentingan perempuan sebagaimana pasangan Ahok Djarot dalam masa pemerintahannya.
Neng Darah mencontohkan, program Ahok-Djarot yang dinilainya sebagai sebuah inovasi besar dalam melindungi perempuan adalah dengan dibukanya layanan sistem gawat darurat terpadu melalui nomor telepon 119, oleh Pemprov DKI.
Selain menerima pengaduan khusus masalah kesehatan, hotline ini juga bisa digunakan warga untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga bisa ditindaklanjuti ke pihak kepolisian.
Selama ini pengaduan terhadap kekerasan rumah tangga seperti terjadi pemukulan atau kekerasan seksual terhadap ibu dan anak, masih harus melapor ke unit pelayanan KDRT di puskesmas. Nanti pihak puskesmas yang meneruskan ke kepolisian.
“Saya kira di Indonesia baru ada di Jakarta. Kalau orang mengalami praktek kekerasan dalam rumah tangga itu tinggal on call. Jadi pelayan konselingnya tinggal jemput orang itu yang mengalami praktek kekerasan. Itu saya kira terobosan (Ahok-Djarot) yang luar biasa dan harus disosialisasikan. Baru hanya ada di Jakarta,” ujar Neng, Rabu (15/3/2017).
Ahok juga dinilai melakukan sistem jemput bola juga diterapkan pada bidang pelayanan kesehatan ibu hamil dan pasca-melahirkan. Kini ibu-ibu tak perlu lagi repot-repot pergi ke fasilitas kesehatan di lingkungannya, tapi bidanlah yang akan langsung mendatangi kediaman ibu-ibu tersebut untuk memberikan layanan home care.
Pembangunan RPTRA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak) juga disebut Neng Darah sebagai bentuk keberpihakan Ahok-Djarot pada perempuan, anak dan keluarga.
Selain menyediakan ruang sebagai arena bermain untuk kepentingan tumbuh kembang anak dan ruang bersosialisasi warga guna menumbuhkan kohesi sosial, keberadaan RPTRA juga bisa membuat ibu-ibu menghemat pengeluaran rumah tangga.
“Selama ini kan, masyarakat bermain orientasinya mal atau arena permainan anak di taman hiburan. Sebenarnya itu sangat konsumtif dan belum tentu membangun atau membentuk imajinasi anak. Nah, dengan RPTRA di berbagai tempat itu, sebenarnya bisa mengurangi cost ( biaya ) rumah tangga dengan menekan pengeluaran biaya untuk anak-anak main di luar,” ujarnya.
Ia melanjutkan, banyak orang salah kaprah kalau selama ini Ahok-Djarot hanya mementingkan pembangunan fisik.
"Pembangunan fisik itu untuk siapa sih? Fisik itu khan untuk manusia, bangunan yang disebut fisik itu untuk manusia. Tujuan utamanya adalah untuk kemanusiaan warga Jakarta," ujar Neng.
Neng meyakini, para pemilih perempuan di Jakarta tidak akan terpengaruh pada isu-isu sara yang belakangan semakin gencar menyerang salah satu pasangan calon. Menurutnya, kaum perempuan Jakarta memiliki kecerdasan tersendiri dan tak akan mempan disetir oleh isu-isu primordial.
“Kalau saya sih melihat, engak lah, engak berpengaruh. Saya berprasangka baik bahwa masyarakat itu cerdas. Punya kecerdasan tersendiri. Tak bisa disetir karena dialah ( perempuan ) yang mengelola rumah tangganya sehari-hari, mengelola kebutuhannya dan ini sudah dipenuhi sama masa pemerintahannya Ahok,” pungkasnya.
(*)
