Liputan6.com, Jakarta - Jelang hari pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI 2017, beredar selebaran berjudul Tamasya Al Maidah. Selebaran ini berisi imbauan mengawal dugaan ancaman kecurangan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana meminta agar 'Tamasya Al Maidah' tidak dilakukan. Sebab, menurutnya, pengawalan pemungutan suara Pilkada DKI 2017 sudah dilakukan tim polisi beserta instansi terkait.
Advertisement
"Polisi sampaikan tidak perlu itu, semua TPS sudah dijaga petugas polisi dan instantsi terkait. Polisi juga cegah adanya kecurangan dan jaga keamanan," tegas dia di Mapolda Metro Jaya, Selasa (21/3/2017).
Suntana mengaku, hanya bisa mengimbau dan tak bisa melarang 'Tamasya Al Maidah.' Kendati demikian, ia memastikan, pihak kepolisian tidak ragu akan membubarkan 'Tamasya Al Maidah' jika mengarah ke anarki.
"Ya ini kan (negara) demokrasi, ya boleh saja (aksi) dilakukan sepanjang sesuai aturan kita perbolehkan. Tapi, kalau (terjadi) provokasi, intimidasi ya kita larang kita cegah, polisi punya kewenangan itu," tutur dia.
'Tamasya Al Maidah' diklaim satu rangkaian dari aksi bela Islam. Imbauan diserukan kepada umat yang tinggal di luar Jakarta untuk datang ke tiap TPS di Jakarta pada hari pencoblosan, 19 April 2017. Semua pembiayaan dikakukan sendiri dan diharuskan berkordinasi dengan info humas terkait guna lokasi TPS.
Sebelumnya diberitakan, GNPF MUI akan menggelar aksi Tamasya Al Maidah di hari H Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April mendatang.
"Tamasya Al Maidah. Pada intinya, ini kami dari GNPF MUI ingin agar Pilkada DKI Jakarta dapat berjalan dengan damai dan tertib. Mengapa namanya 'Tamasya Al Maidah' karena spiritnya kan dari 212 juga yang memperjuangkan Al Maidah 51," kata tim advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera.
