Liputan6.com, Palembang - Anggaran pendidikan yang harus dialokasikan sebanyak 20 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni, ternyata belum direalisasikan oleh seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan, Sumatera Selatan (Sumsel) pun termasuk bertengger di urutan rendah dalam penganggaran dana pendidikan.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi, dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sudah tertuang bahwa pemerintah harus mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.
Untuk di daerah, hanya lima provinsi yang mendekati angka 20 persen alokasi anggaran pendidikan. Provinsi DKI Jakarta berada paling atas dibandingkan 31 provinsi lainnya.
"Ada 20 daerah yang alokasi dana pendidikannya minus," ucap dia kepada Liputan6.com, saat berkunjung ke Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Senin, 20 Maret 2017.
Baca Juga
Advertisement
Dari data Persentase Anggaran Urusan Pendidikan APBD murni Tahun Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Tahun 2016, ada 11 provinsi dengan alokasi dana pendidikan di bawah 3 persen.
Bahkan, Sumsel bertengger di urutan ketiga terendah, yaitu hanya sebesar 2 persen. Persentase anggaran tersebut menurun sebesar 1,9 persen dari tahun sebelumnya.
Padahal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel selalu mendeklarasikan sebagai provinsi yang sukses menjalankan program sekolah gratis.
Di tahun 2015, Pemprov Sumsel mengalokasikan dana APBD murni untuk anggaran pendidikan sebesar 3,9 persen. Namun di tahun 2016, persentasenya menurun di angka 2 persen dari total APBD murni 2016 yang mencapai Rp 5,76 triliun.
Di bawah Sumsel, ada provinsi Jawa Timur (Jatim) dengan alokasi dana hanya 1,7 Persen dan Papua sebesar 1,4 persen dari APBD murni 2016.
Saat ditanyakan tentang kecilnya persentase alokasi dana pendidikan dari APBD murni, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumsel, Widodo malah mengatakan bahwa dirinya tidak hafal angka pasti persentase tersebut.
Bahkan Widodo menjawab kendati persentase alokasi dana anggaran pendidikan kecil, namun pihaknya masih terus menjalankan program pendidikan yang sudah dirancang.
"Apakah kalau tidak cukup berarti seluruh kegiatan pendidikan terhenti? Semua harus jalan," kata dia.
