Liputan6.com, Seoul - Mantan presiden Korea Selatan Park Geun-hye menjalani pemeriksaan perdana atas kasus korupsi dan kolusi yang menjerat ia dan sahabatnya, Choi Soon-sil. Ia diinterogasi sekitar 14 jam.
Seperti dikutip dari Sbs, Rabu, (22/3/2017), Park dituduh menerima suap, membocorkan rahasia negara, serta menyalahgunakan kekuasaan. Skandal korupsi yang menyeretnya telat mengguncang seisi negeri.
Setibanya di kantor kejaksaan, kepada awak media ia menyampaikan permintaan maafnya kepada rakyat Korsel.
"Aku akan sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan," terang Park seperti Liputan6.com kutip dari BBC.
Kantor berita Yonhap melansir, Park membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun kuat dugaan, ia bisa dikenai hukuman atas dugaan membiarkan Choi memeras sejumlah perusahaan besar.
Choi sendiri kini telah mendekam di balik jeruji besi. Ia didakwa atas kasus suap dan korupsi.
Menurut pihak berwenang, selama pemeriksaan, presiden perempuan pertama Korsel itu tidak menggunakan hak diamnya. Sementara itu, kuasa hukum Park mengatakan, kliennya meninggalkan kantor kejaksaan setelah memeriksa catatan pernyataannya demi akurasi.
Baca Juga
Advertisement
Ketika disinggung apakah surat penangkapan atas Park mungkin dikeluarkan, jaksa mengatakan, saat ini mereka berkonsentrasi pada proses interogasi.
Salah seorang pengacara Park mengatakan, dokter memeriksa perempuan itu saat waktu istirahat di tengah proses pemeriksaan mengingat kondisinya yang tidak begitu sehat.
Pada Selasa pagi waktu Seoul, sejumlah pendukung Park berkumpul di luar kediamannya. Mereka melambaikan bendera Korsel dan mengusung foto Park yang merupakan putri mantan presiden Park Chung-hee sebagai bentuk dukungan.
Sebagai pemimpin, Park mencatat sejarah tersendiri. Tak hanya menjadi presiden perempuan pertama, namun Park juga adalah kepala negara pertama yang terpilih secara demokratis dan yang pertama pula digulingkan dalam histori Negeri Ginseng.
Ketika ada yang pro, di lain sisi ada pula yang merayakan pemakzulannya pada 10 Maret lalu. Di Seoul tepatnya, ribuan orang bersorak dan menari begitu mendengar putusan Mahkamah Konstitusi atas pemecatan Park.
Keputusan itu adalah puncak kekacauan politik dan protes publik yang telah terjadi selama berbulan-bulan. Pemilu akan berlangsung pada 9 Mei mendatang dan sementara itu, Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn, yang dikenal loyal pada Park bertindak sebagai pelaksana tugas presiden.
