Liputan6.com, Jakarta - Holding BUMN sektor pertambangan akan terbentuk dalam waktu dekat. Kementerian BUMN menyebutkan holding akan terbentuk sebelum akhir tahun ini.
Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno menjelaskan salah satu tugas yang akan diemban dari holding BUMN tambang adalah mengambil alih Freeport Indonesia ke tangan pemerintah.
"Saat ini BUMN sedang siap-siap, makanya jika nanti holding ini terbentuk, kemudian pemerintah menunjuk holding kita siap. Itu yang sekarang kita lakukan," kata Harry di Kementerian BUMN, Rabu (22/3/2013)
Saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki saham Freeport Indonesia, hanya saja jumlahnya masih minoritas, yaitu sebesar 9,36 persen. Nantinya jika holding ini terbentuk, saham Freeport Indonesia akan menjadi milik Inalum.
Baca Juga
Advertisement
Harry menambahkan, holding tambang ini nantinya akan memiliki leverage yang cukup besar, mengingat semua pembukuan akan dikonsolidasikan ke Inalum sebagai holding. Leverage melibatkan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk investasi dalam sesuatu.
Hal itu dibuktikan jika dilihat dari laporan keuangannya 2015, holding ini akan memiliki total aset, liabilitas, dan ekuitas masing-masing mencapai Rp 106 triliun, Rp 24 triliun, dan Rp 82 triliun.
"Jadi kalau untuk ambil divestasi Freeport, kita sangat mampu," tegas Harry.
Seperti diketahui, Freeport Indonesia saat ini telah menawarkan divesatasi saham sebesar 10,64 persen. Dengan begitu, nantinya pemerintah baru memiliki saham Freeport Indonesia sebesar 20 persen.
Sementara itu di kesempatan yang sama Deputi Kementerian BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius K Ro mengungkapkan untuk merealisasikan holding BUMN tambang tersebut sampai saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi dengan DPR RI mengenai tujuan dan manfaat pembentukan holding tersebut.
"Komunikasi dengan DPR RI ini merupakan wujud atnggung jawab BUMN terhadap publik, jadi harus kita laksanakan," ujar dia. (Yas)
