Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko Widodo yakin Kalimantan Utara (Kaltara) akan mampu mengejar ketertinggalan dari Provinsi lalin di Kalimantan. Demikian disampaikan Jokowi saat Rapat Terbatas (Ratas) membahan evaluasi program strategis nasional dan usulan prioritas Kaltara bersama sejumlah menteri termasuk Gubernur Kaltara, Dr.H. Irianto Lembrie di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/3) kemarin.
Selama 26 menit, Irianto memaparkan program-program prioritas dan hal-hal penting lainnya di Kaltara di hadapan presiden dan para menteri. Paparan hampir setengah jam itu terbilang lama, karena awalnya hanya diberikan waktu 7 menit. Presiden pun menyimak dengan seksama seluruh poin paparan yang disampaikan gubernur.
Gubernur membeber, tiga prioritas pembangunan di Kaltara. Yakni, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, serta Kota Baru Mandiri (KBM), yang diusulkan untuk masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
Presiden, kata Irianto, menyambut baik usulan tersebut. Bahkan, presiden meminta untuk segera menindaklanjutinya dengan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional. Program prioritas Kaltara nantinya masuk dalam Perpres. “Alhamdulillah usulan kita banyak yang disetujui Presiden. Bahkan beberapa program prioritas kita akan masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Nanti perpresnya bakal direvisi, dengan memasukkan tiga program kita yang sebelumnya belum masuk,” kata Irianto.
Baca Juga
Advertisement
Presiden juga menanggapi serius terhadap paparan yang disampaikan. Bahkan, menyatakan siap mendorong percepatan pembangunan di provinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu. "Usulan-usulan yang kita sampaikan, alhamdulillah direspons Pak Presiden. Bahkan, dalam kesempatan itu, presiden langsung meminta kepada para menteri terkait untuk menindaklanjutinya," kata Irianto.
Beberapa usulan yang mendapat lampu hijau dari presiden, di antaranya pembangunan Bandara Juwata Tarakan yang akan dimulai 2018. Pembangunan sejumlah dermaga, termasuk Pelabuhan Pesawan yang oleh presiden meminta Menteri Perhubungan untuk menindaklanjuti.
"Sementara Bandara Sebatik masih perlu dikaji. Tapi tadi (kemarin) dari Menkopolhukam mengisyaratkan untuk menjadikan bandara untuk keperluan pertahanan," ujarnya lagi.
Hal lain yang mendapatkan tanggapan positif presiden adalah pembangunan PLTA. Presiden menginginkan pembangunan PLTA menjadi salah satu proyek prioritas. Karena nantinya akan terintegrasi dengan KIPI. "Kemudian di bidang PU (pekerjaan umum) juga disetujui. Presiden meminta fokus pada pembukaan keterisolasian wilayah. Untuk ini, kami akan mengusulkan pembangunan jalan ke perbatasan, dari Malinau ke Long Midang. Menteri PU juga tadi merespons dan berencana meninjau ke Kaltara," paparnya.
Melihat potensi di Kaltara, kata dia, presiden juga yakin provinsi ini mampu mengejar pergerakan ekonomi daerah lain di Kalimantan. Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Kaltara yang masih di posisi 3,75 persen, dipengaruhi fluktuasi harga komoditas, terutama hasil tambang. Perekonomian Kaltara 24,65 persen disumbang oleh sektor pertambangan dan diikuti bidang pertanian sebesar 18,09 persen. Sisanya disumbang oleh sektor-sektor lain seperti minyak dan gas bumi (migas), perikanan, pertambangan dan lainnya.
Presiden Jokowi, kata Irianto, meminta agar momentum pertemuan ratas kemarin, dimanfaatkan untuk menata kembali sektor-sektor unggulan agar bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di provinsi ini. Diketahui, kemarin Gubernur Irianto didampingi Sekprov Badrun dan kepala Bappeda dalam memberikan paparan di rapat terbatas.
Sejumlah menteri kabinet dan pejabat setara menteri yang hadir dalam rapat terbatas di antaranya, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Ada juga Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Moloek, Menristek Dikti M Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Menteri Perhubungan Budi K Sumadi.
Powered By:
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)
