Maruarar Sirait: Survei Menunjukkan Jokowi Masih Dipercaya Rakyat

Dengan terjaganya soliditas di pemerintahan, menurut Maruarar, diharapkan keamanan dan ketertiban juga bisa terjamin.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 23 Mar 2017, 09:02 WIB
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait.

Liputan6.com, Jakarta - Indo Barometer melakukan survei terkait 2,5 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasilnya, kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi masih tinggi. Termasuk bila nanti Jokowi maju kembali pada Pilpres 2019.

Dari 14 nama calon presiden yang ditanyakan kepada responden, nama Jokowi menempati posisi teratas. Elektabilitas Jokowi mencapai 45,6 persen.

"Ini momentum bagi pemerintahan Pak Jokowi untuk menjawab keinginan publik dengan langkah-langkah yang strategis. Ini realitasnya rakyat percaya kepada pemerintah. DPR juga relatif mendukung pemerintahan Jokowi," ujar politikus PDIP Maruarar saat pemaparan hasil survei di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017.

Dia menjelaskan, dukungan DPR sampai saat ini juga menunjukkan tren yang positif. Hal itu dapat dilihat sejak pemilihan Panglima TNI, Kapolri, penetapan APBN, dan penerapan program tax amnesty.

Dengan terjaganya soliditas di pemerintahan, menurut Maruarar, diharapkan keamanan dan ketertiban juga bisa terjamin. Sehingga bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami perbaikan.

"Saya pikir sudah ada paket-paket kebijakan ekonomi lain yang akan dikeluarkan Pak Jokowi. Soal kesenjangan atau harga sembako semua akan segera teratasi. Saya kira Pak Jokowi tidak ingin masalah-masalah yang ada tidak segera diselesaikan," jelas pria yang karib disapa Ara ini.

Anggota Komisi XI DPR RI itu optimistis elektabilitas Jokowi akan terus naik jelang Pilpres 2019. Semua program pemerintah juga akan naik di bidang infrastruktur, seperti jalan tol, irigasi, dan bandara. Proyek-proyek itu diperkirakan selesai pada 2018 dan 2019.

Dengan begitu, pertimbangan elektabilitas calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi tidak begitu diambil pusing. Pendamping Jokowi nantinya harus bisa menutupi beberapa kekurangan dan saling bersinergi dengan Jokowi.

"Kepercayaan dan pembagian tugas akan menjadi isu utama dalam penetuan calon wakil presiden di 2019 mendatang. Bukan memilih orang karena dia didukung elektabilitas yang tinggi," ucap Ara.

 


Jokowi Masih Teratas

Sementara itu, Direktur Eksekutif IndoBarometer, Muhammad Qodari, mengatakan 57,8 persen publik masih ingin Jokowi menjabat kembali sebagai presiden di periode kedua. Sedangkan 26,7 persen tidak menginginkan dan 15,5 persen tidak menjawab.

Survei ini juga memunculkan beberapa nama yang disebutkan masyarakat menjadi calon kuat presiden di Pilpres 2019 mendatang. Nama Jokowi masih menduduki posisi teratas.

"Berdasarkan simulasi 14 nama, dukungan publik terhadap calon presiden sebagai berikut: Jokowi 49 persen, Prabowo 13,9 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2,4 persen, Sohibul Iman 2,1 persen, dan Megawati Soekarnoputri 1,8 persen. Sisanya berada di bawah 1 persen. Sementara yang tidak menjawab 29,3 persen," papar Qodari.

Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat masih percaya pada Jokowi. Berjalannya program unggulan menjadi salah satu alasan. Misalnya, program pembangunan, kesehatan, pendidikan, menjaga toleransi agama, pemberantasan narkoba, terorisme dan menjaga keadilan sosial tergolong memuaskan atau di atas 50%.

Sementara Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, kepuasan rakyat kepada Jokowi tidak lepas dari kinerja pemerintah saat ini. Hasil survei ini menurut dia memberikan sinyal bahwa arah pembangunan sudah benar.

"Kalau melihat dari gambaran hasil survei ini, hampir tidak tertandingi. Namun tidak boleh kemudian lengah. Tapi harus ditingkatkan. Terutama pekerjaan rumah terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi," kata Agung.

Kepuasan publik kepada pemerintahan Jokowi di 2,5 tahun berjalan mencapai 66,4 persen. Hal ini tentu sangat baik di tengah berbagai isu politik yang terus mengguncang.

"Beliau (Jokowi) tenang menghadapinya. Partai pengusung dan pendukung saya melihat perlu ada peningkatan sinergitasnya. Kalau perlu ada sekretariat bersama supaya ada koordinasi satu sama yang lainnya," ucap Agung.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya