Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Organda Karwil 2, Wilayah DKI, Jabar dan Banten, Shafruhan Sinungan menyesalkan aturan tentang transportasi online. Menurut dia, aturan tersebut terlambat dibuat oleh pemerintah.
"Organda tidak pernah menentang bisnis transportasi. Yang Organda sesalkan adalah tentang aturannya," kata Shafruhan dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2017).
Advertisement
Shafruhan mengatakan, aturan yang hingga kini dibuat oleh pemerintah adalah tentang keberadaan dan operasional ojek online. Menurut dia, revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 belum mencantumkan aturan kendaraan roda dua sebagai transportasi umum.
"Kalau bisa dianggap sebagai transportasi, ya dibuat saja. Kalau masih abu-abu gini, potensi konfliknya besar," ucap Shafruhan.
