Liputan6.com, Jakarta Pemerintah DKI Jakarta saat ini sedang menghadapi permasalahan tunggakan rumah susun dari para penghuninya, Pemprov mencatat setidaknya terdapat tunggakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang mencapai Rp 1,37 miliar.
Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, penghapusan denda tunggakan rusun tersebut dapat dibicarakan. Terlebih, kebanyakan dari penghuni rusun yang menunggak merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu.
Advertisement
"Penghapusan denda bisa dibicarakan. Saya, sebagai Wakil Gubernur nonaktif sering bantu mereka kalau enggak mampu," kata Djarot.
Sebelumnya, sebanyak 33 penghuni Rusun Jatinegara, Jakarta Timur, diketahui menunggak uang sewa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhirnya memutuskan untuk memberikan keringanan terhadap 33 penghuni tersebut. "Hampir ada 33 penghuni Rusun Jatinegara, Jakarta Timur yang menunggak bayar. Terhitung dari Desember tahun 2015 hingga Maret 2016," tutur Kasubag TU Rusun Jatinegara Sarkin di Rusun Jatinegara.
Menanggapi permasalahan penunggakan biaya sewa bagi para penghuni rusun tersebut, Djarot mengungkapkan dirinya akan melakukan kroscek dilapangan. Ia ingin mengetahui terkait penyebab tunggakan sebesar itu yang dialami para penghuni rusun. Apakah memang penghuni tersebut benar-benar tidak mampu membayar sewa rusun atau memang ada alasan lain.
"Kalau begitu kita kroscek. Apa betul enggak mampu atau enggak mau gotong royong," ujarnya.
Djarot juga mengatakan, selama ini Pemprov DKI telah memberikan berbagai tunjangan untuk meringankan kehidupan penghuni rusun. Antara lain, anak-anak rusun mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), operasi pasar mendapatkan subsidi harga, bus Transjakarta gratis, dan layanan kesehatan gratis. "Saya ini mau kita mendidik masyarakat supaya jadi masyarakat produktif. Bukan masyarakat yang mengandalkan belas kasihan. Tapi menjadi masyarakat yang betul-betul produktif," ujar Djarot.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan, pihaknya sedang membahas tindakan yang cocok dilakukan kepada para penghuni rusun yang memiliki tunggakan pembayaran sewa rusun. Pasalnya, diakui Sumarsono, warga yang menunggak sebagian sudah tidak ada, atau tidak mampu.
Sumarsono mengatakan, hingga saat ini, tunggakan tersebut sudah berjalan setidaknya empat tahun. Pemprov DKI juga sudah berupaya memberikan solusi reguler, tetapi belum membuahkan hasil karena mereka belum bisa mengangsur.
Kasubag TU Rusun Jatinegara Sarkin di Rusun Jatinegara, Jakarta Timur, berujar pengelola rusun telah memberikan keringanan untuk para warga yang menunggak bayar sewa, dengan cara mencicil.
"Pemprov masih menggodok mekanisme pencicilan uang sewa untuk penghuni Rusun Jatinegara yang tidak mampu. Untuk sementara, mereka yang menunggakdipersilakan membayar semampunya sampai pembayaran sewa tertutupi," ujar Sarkin.
(*)
