Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tingkat kesenjangan ekonomi (gini rasio) Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Namun hal ini tidak membuat pemerintah berhenti berupaya menurunkan gini rasio tersebut.
Jokowi mengatakan, saat ini gini rasio Indonesia turun dari 0,4 menjadi 0,39. Meski begitu, penurunan tersebut tak membuat dirinya puas.
"Ini menjadi persoalan kita, masalah kesenjangan. Bisa dilihat, dari rasio gini kita yang sebelumnya 0,4, Alhamdullilah 2016 jadi 0,397. Ini patut disukuri, tapi angka seperti itu angka lampu kuning ke lampu merah," ujar dia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Baca Juga
Advertisement
Jokowi mengungkapkan, masalah gini rasio ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara-negara lain di dunia. Bahkan gini rasio Indonesia lebih baik dari Filipina, Malaysia, bahkan China.
"Negara-negara lain juga sama, mengalami kesenjangan luar biasa, kaya-miskin. Kalau dibandingkan, Indonesia dengan China, dengan Filipina, dengan Malaysia, kita lebih baik gini rasio kita, tapi tetap lebar. Buat saya ini tetap jadi masalah," kata dia.
Sebelumnya pada Januari 2017, Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh menteri dan kepala lembaga di Istana Kepresidenan, Bogor, untuk menggelar rapat membahas program pemerintah di 2017.
Salah satu yang menjadi fokus rapat ini, dikatakan Jokowi adalah mengenai penurunan gini ratio atau angka kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
Jokowi mengaku, selama pemerintahannya, angka itu sudah bisa diturunkan, meski tidak signifikan. Untuk itu, menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk terus menurunkan angka itu.
"Oleh sebab itu, kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita baik kesenjangan antar wilayah, kesenjangan kaya dan miskin yang ini menjadi sebuah concern besar pemerintah kita ke depan," kata Jokowi di Istana Bogor.
Untuk mendorong hal itu, Jokowi meminta para menterinya, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menjalankan program retribusi aset dan sertifikasi tanah yang lebih banyak.
"Ini menjadi sangat penting sekali karena kita ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah oleh sebab itu saya minta Pertama, yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah adat kemudian sertifikat untuk rakyat saya kira harus menjadi fokus perhatian kita bersama dan fokus kita besar-besaran dalam 2 tahun ini," ucap Jokowi.
Tak hanya itu, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil, Jokowi juga minta akses permodalan untuk bisa lebih dipermudah dan masif. Akses permodalan itu ditekankan pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini sudah disubsidi.
Untuk menjaga kualitas KUR itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku akan memfasilitasi usaha rakyat dengan asuransi. "Asuransi untuk ini juga perlu diberikan, ditingkatkan sehingga kita bisa dorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin bankable," tegas Jokowi.
Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pada 2017 setidaknya akan digalakkan dan peningkatan kualitas pendidikan untuk vokasional. Di tengah persaingan global, SDM menjadi kunci sukses.
