Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan. Kebijakan tersebut salah satunya bertujuan menekan angka kesenjangan ekonomi sosial (gini rasio) antara si kaya dan si miskin di indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kebijakan tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini bisa menjadi solusi bagi ketimpangan ekonomi sosial yang selama ini ada di Indonesia.
"Sebentar lagi akan keluar kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan. Sebentar lagi," ujar dia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Baca Juga
Advertisement
Jokowi menjelaskan, salah satu isi dari kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan yaitu menyangkut redistribusi aset dan reforma agraria. Pemerintah telah menyiapkan 12,7 juta hektar (ha) lahan yang akan dibagikan kepada masyarakat untuk bisa dikelola dan menjadi lebih produktif.
"Terutama yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reforma agraria. Sekarang sudah siap 12,7 juta ha lahan yang akan kita berikan pada rakyat, kepada koperasi, kepada pondok pesantren, kepada masyarakat adat yang arahnya sebuah pemerataan," tandas dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, program reforma agraria merupakan pasangan dari program pendorong pertumbuhan ekonomi, yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Seperti infrastruktur, deregulasi dan industri.
"Itu kebijakan pasangan dari apa yang sudah ada selama ini, kan infrastruktur,deregulasi, macam-macam ya, industri itu adalah untuk pertumbuhan, harus ada pasangan untuk pemerataan," kata Darmin.
Menurut Darmin, melalui program reforma agraria akan memberikan kesempatan untuk masyarakat, dalam mendapatkan modal berupa tanah yang nantinya akan serahkan ke masyarakat untuk dikelola menjadi lebih produktif.
"Yang kemudian intinya memberi dukungan memberi modal kepada rakyat, memberi kesempatan," tutur Darmin.
Darmin mengungkapkan, reforma agraria merupakan bagian dari usaha pemerintah, untuk melakukan tranformasi di sektor pertanian untuk masyarakat golongan bawah. "Ini adalah basis untuk tranformasi di sektor pertanian," ucap Darmin.
