Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan serapan anggaran 2017 akan lebih baik dari 2016. Sampai saat ini beberapa paket proyek infrastruktur dan lainnya telah selesai dilelang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menuturkan, instansinya mematok target serapan anggaran mencapai 92 persen pada 2017. Hal ini sesuai dengan perintah Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.
"Hingga 13 Maret 2017, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan baru mencapai 5,18 persen namun kami semua berkomitmen untuk menjalankan arahan Menteri Perhubungan mencapai target 92 persen," tegas Sugihardjo di kantornya, Senin (27/3/2017).
Sugihardjo menjelaskan, hingga 13 Maret 2017, realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 7,81 persen; Inspektorat Jenderal sebesar 9,64 persen; Ditjen Perhubungan Darat sebesar 2,33 persen; Ditjen Perhubungan Laut sebesar 11,10 persen; Ditjen Perhubungan Udara sebesar 5,04 persen; Ditjen Perkeretaapian sebesar 1,49 persen; Badan Litbang sebesar 7,69 persen; Badan Pengembangan SDM Perhubungan 5,62 persen; Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar 4,64 persen.
Baca Juga
Advertisement
Untuk memantau pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara langsung dan real time, pada Februari lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya telah meluncurkan Aplikasi Monitoring Strategis sebagai media monitoring perkembangan kegiatan strategis Kementerian Perhubungan berbasis web.
Sementara itu, alokasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2017, Sugihardjo menyatakan, sebesar Rp 45,98 miliar, dengan rincian sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp 526,83 juta; Inspektorat Jenderal sebesar Rp 90,31 juta; Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 4,27 miliar; Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 11,56 miliar; Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 8,91 miliar; Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 16,02 miliar; Badan Litbang sebesar Rp 124,16 juta; Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp 4,34 miliar; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 120,44 juta.
Sugihardjo juga menyatakan, untuk kegiatan yang dikontrakkan pada 2017, terdapat 4.134 paket dengan nilai pagu sebesar Rp. 34,27 miliar.
"Sementara itu, hingga 6 Maret 2017, kegiatan yang sudah kontrak sebanyak 581 paket dengan nilai kontrak Rp 14,15 miliar dan yang masih dalam proses lelang sebanyak 740 paket dengan pagu Rp 5,41 miliar," papar Sugihardjo.
Prioritas pembangunan infrastruktur transportasi pada 2017, Sugihardjo memaparkan, adalah pelayanan keperintisan angkutan jalan, penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan perkeretaapian termasuk subsidi angkutan ternak dan angkutan barang dalam rangka tol laut serta pengambilalihan pengelolaan 143 terminal tipe A dan 123 jembatan timbang di seluruh Indonesia termasuk pegawainya.
"Prioritas Kementerian Perhubungan lainnya adalah dukungan transportasi dalam rangka konektivitas terhadap Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/ KSPN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri serta Kawasan Tertinggal, Terdalam dan Perbatasan Negara)," jelas Sugihardjo.
Program prioritas lainnya adalah lanjutan/penyelesaian kegiatan prioritas serta kegiatan berstatus KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan); penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak (multiyears contract project); pemberian jaminan dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi; peningkatan kualitas pelayanan transportasi. (Yas)
