Liputan6.com, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan mengenai open government atau birokrasi terbuka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah berjalan sejak empat tahun yang lalu.
Menurut Djarot, salah satu bentuk kegiatan yang menggambarkan keterbukaan tersebut seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Tidak hanya itu, dia mengatakan adanya unggahan video rapat di media sosial juga merupakan bentuk birokrasi terbuka tersebut.
Advertisement
"Makanya saya bilang, kalau misalnya seperti rapat kita upload ke YouTube. Kegiatan Musrenbang juga kita sampaikan kepada masyarakat," kata Mantan Wali Kota Blitar ini di Jakarta Timur, Senin (27/3/2017).
Dengan demikian, Djarot mempertanyakan kembali maksud open governance yang disampaikan oleh Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan.
"Makanya saya enggak tahu yang dimaksud Pak Anies itu yang mana," jelas Djarot.
Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan akan menerapkan open goverment jika dirinya memimpin DKI Jakarta. Salah satu bentuknya dengan membuka seluruh pendapatan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk warga. Bahkan, dirinya akan menempatkan satu pengawas di setiap instansi pemerintah.
Terkait konsep yang akan diusungnya tersebut, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini akan membutuhkan 200 ribu warga yang akan dilibatkan untuk aktif dalam konsep open governance.
